ALINIANEWS.COM (Padang) – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumatera Barat, Drs. H Marlis, M.M. mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengambil tindakan nyata terkait efisiensi anggaran daerah, tidak sekadar wacana belaka.
“Evaluasi seluruh APBD Provinsi di Indonesia berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Tanpa persetujuan mereka, APBD tidak bisa dijalankan,” tegas Marlis.
Ia menuntut Mendagri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim yang ditugaskan mengkaji APBD, terutama terkait pos-pos seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, bimbingan teknis, dan studi banding yang dinilai boros anggaran.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam Rakornas Keuangan Daerah di Jakarta (18/12/2024) mengungkapkan keprihatinannya bahwa APBD lebih banyak dihabiskan untuk rapat ketimbang kesejahteraan rakyat. Ia bahkan memperingatkan kepala daerah agar tidak mudah dikelabui oleh jajarannya.
“Kepala daerah jangan dibohongi oleh Sekda atau BPKAD. Mindset-nya harus berubah. Kasihan rakyat,” ujar Tito tegas.
Sebagai langkah konkret, Tito menyebutkan bahwa kementerian/lembaga pusat telah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, sesuai hasil diskusinya dengan Menteri Keuangan.
Marlis menambahkan bahwa Mendagri juga perlu menginstruksikan seluruh gubernur untuk lebih teliti dalam mengevaluasi APBD kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. “Ini bukan waktunya untuk sekadar bicara, tapi saatnya bertindak secara efektif,” pungkasnya.
Tito Karnavian: APBD Lebih Banyak untuk Rapat daripada Kesejahteraan Rakyat
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah. Ia menilai, anggaran daerah lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan rapat dan studi banding yang tidak produktif, dibandingkan untuk program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kritik ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Tito membeberkan bahwa ketidakefisienan ini tidak hanya menghambat pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga merugikan masyarakat secara langsung.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tidak proporsional ini adalah contoh nyata dari praktik pengelolaan APBD yang tidak efektif.
Dalam pidatonya, Tito juga meminta para Kepala Daerah untuk mengubah cara berpikir terkait pengelolaan anggaran. Ia menyoroti bahwa banyak kepala daerah masih terjebak dalam pola lama yang mengutamakan kegiatan seremonial atau administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kepala daerah jangan dibohongi oleh Sekda atau BPKAD. Jujur-jujur saja, mindset-nya harus berubah. Kasihan rakyat,” ujar Tito dengan nada tegas.
Ia juga menyebut bahwa kementerian/lembaga di tingkat pusat telah memulai langkah efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga separuhnya.
“Dan sudah dikunci. Untuk kementerian/lembaga sudah dikunci oleh beliau. Kemarin sore jam 17.00 saya diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) itu untuk perjalan dinas dikurangi separuh K/L,” katanya.
Tito menegaskan bahwa efisiensi anggaran daerah adalah langkah penting untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD di seluruh daerah.
Tito berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia juga meminta kepala daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun anggaran.(*/tim)
