JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perbaikan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi kunci utama dalam upaya mencegah kecelakaan kerja di Indonesia. Menurutnya, kecelakaan tidak bisa semata-mata disalahkan pada kelalaian individu, melainkan berkaitan erat dengan lemahnya sistem dan budaya kerja.
“Sistem Manajemen K3 yang kuat akan melindungi pekerja sekaligus menjaga produktivitas perusahaan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, meskipun angka kecelakaan kerja sempat mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa lingkungan kerja sudah aman. Risiko kecelakaan besar tetap terbuka apabila pengendalian bahaya tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Yassierli memaparkan, sekitar 80 persen kecelakaan kerja kerap dikaitkan dengan human error, sementara 20 persen lainnya disebabkan kegagalan peralatan dan kondisi lingkungan kerja. Namun, dari porsi kesalahan manusia tersebut, hanya sekitar 30 persen yang benar-benar disebabkan individu, sedangkan 70 persen lainnya dipicu oleh kelemahan sistem dan organisasi kerja.
“Artinya, menyalahkan pekerja tidak menyelesaikan masalah. Fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan sistem dan organisasi kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembenahan sistem K3 harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pengaktifan Panitia Pembina K3 (P2K3), inspeksi rutin, safety briefing sebelum kerja, pelatihan berkala, hingga investigasi insiden yang berujung pada perbaikan nyata.
“Kami mendorong seluruh perusahaan melakukan audit dan perbaikan sistem K3 secara berkala, termasuk memastikan setiap temuan risiko ditindaklanjuti sampai tuntas, bukan berhenti di dokumen,” ujar Yassierli.
Dorong Budaya People-Centric Safety
Dalam kesempatan terpisah saat Diskusi Penguatan Budaya K3 bertema “Penguatan Budaya K3 dengan Pendekatan People-Centric Safety” di PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Sumbawa Barat, Kamis (22/1/2026), Yassierli kembali menegaskan pentingnya membangun budaya K3 yang menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi.
“Tantangan K3 saat ini bukan hanya kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mindset yang keliru serta sistem pengaman yang belum berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menekankan, kecelakaan kerja memiliki dampak luas, mulai dari hilangnya nyawa pekerja, turunnya reputasi perusahaan, terhentinya proses produksi, hingga risiko sanksi dan pencabutan izin usaha.
Menurutnya, pendekatan people-centric safety menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Pendekatan ini menempatkan pekerja sebagai bagian dari solusi, sehingga budaya keselamatan dibangun melalui kepercayaan, pembelajaran, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan,” kata Yassierli.
Pendekatan tersebut diterapkan melalui konsep 5E, yakni:
-
Education (pendidikan dan pelatihan),
-
Engagement (pelibatan pekerja),
-
Engineering (rekayasa teknis),
-
Enforcement (penegakan aturan),
-
Evaluation (evaluasi berkelanjutan).
Kelima unsur ini, menurut Yassierli, harus berjalan beriringan agar keselamatan benar-benar dirasakan di tempat kerja.
Dorong Pelaporan dan Digitalisasi Layanan K3
Dari sisi pekerja, Menaker mengingatkan agar tidak ragu melaporkan kondisi kerja yang berbahaya. Pelaporan dapat dilakukan melalui jalur internal perusahaan maupun kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, seperti layanan Lapor Menaker dan Dinas Tenaga Kerja setempat.
Selain itu, Kemnaker juga terus memperkuat layanan K3 berbasis digital, mulai dari penyederhanaan proses sertifikasi, penyempurnaan aplikasi Teman K3, hingga pengembangan basis data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
“K3 bukan sekadar statistik. Ini menyangkut nyawa, kesehatan, serta masa depan pekerja dan keluarganya. Sistem Manajemen K3 yang kuat akan melindungi pekerja sekaligus menjaga produktivitas perusahaan,” pungkas Yassierli. (*/Rel)
