JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Mantan calon wakil presiden 2024, Mahfud MD, mengaku heran dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya untuk membuat laporan resmi terkait dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” ujar Mahfud melalui akun X (Twitter)-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
Mahfud menilai, dalam hukum pidana, aparat penegak hukum (APH) seharusnya langsung menyelidiki jika menemukan indikasi tindak pidana, bukan menunggu laporan masyarakat.
“Jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan,” tulis Mahfud.
Ia mencontohkan, laporan hanya diperlukan jika peristiwa pidana belum diketahui aparat.
“Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan, maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sumber Awal Bukan Mahfud
Mahfud menegaskan, dirinya bukan pihak pertama yang mengungkap isu dugaan mark up proyek Whoosh. Ia hanya membahas ulang informasi yang sudah lebih dulu disiarkan Nusantara TV.
“Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG, yang awalnya menyiarkan itu adalah Nusantara TV dalam rubrik Prime Dialog edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, semua yang ia sampaikan bersumber dari siaran sah dan terbuka.
“Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai permintaan KPK agar dirinya membuat laporan justru tidak tepat.
“Jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya, dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut. Setelah itu panggil Nusantara TV, Antoni Budiawan, dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,” tegasnya.
Mahfud juga menyindir lembaga antirasuah itu karena tampak belum mengetahui sumber pemberitaan yang ia maksud.
“Aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sudah saya sebutkan juga. Coba lihat lagi,” tulisnya.
KPK Minta Mahfud Beri Data
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap Mahfud MD memiliki bukti kuat terkait pernyataannya soal dugaan mark up proyek kereta cepat tersebut.
“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, mudah-mudahan ada informasi, data, dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” ujar Setyo kepada wartawan, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Setyo, hingga kini KPK belum menerima informasi serupa mengenai dugaan mark up proyek KCJB. Namun, KPK tetap menunggu Mahfud menyerahkan informasi secara resmi.
“Biar ditelaah dulu di level kedeputian apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.
Luhut Akui Proyek KCJB Bermasalah Sejak Awal
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memang bermasalah sejak awal perencanaan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” ujar Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo–Gibran” di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Luhut menyebut persoalan beban utang dan bunga yang menjerat BUMN Indonesia sudah masuk dalam agenda negosiasi dengan pemerintah China.
“China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sekarang perlu nunggu Keppres supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
Dugaan mark up yang mencuat bukan tanpa alasan. Sejak awal, proyek KCJB yang dijanjikan sebagai kerja sama business to business (B2B) justru mengandalkan dana APBN demi menyelamatkan kelanjutannya.
Biaya yang membengkak selama konstruksi dan perencanaan finansial yang terlalu optimistis kini menjadi beban berat bagi BUMN yang menanggung utang ke pihak China—bahkan setelah proyek Whoosh resmi beroperasi dua tahun terakhir.
