Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat menggelar konferensi pers, di Jakarta, Selasa (26/8/2025)
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Luhut menyampaikan pengangkatan dirinya pada Selasa (26/8). Ia mengungkapkan telah mendapat mandat langsung dari Presiden sejak tujuh bulan lalu untuk menjalankan program digitalisasi di berbagai sektor, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Luhut, langkah digitalisasi yang sedang disiapkan diyakini mampu menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp400 triliun.
“Kami melihat potensi penghematan, angka yang sangat luar biasa. Keinginan Presiden (Prabowo) untuk budget deficit itu lebih rendah dari apa yang ada sekarang, seperti yang beliau pidatokan (di Nota Keuangan). Itu mungkin tidak nol, tapi secara bertahap sampai 2026 kita kira akan bisa kita lakukan (menekan defisit) dengan baik,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat.
Ia memperkirakan defisit APBN yang semula diproyeksikan Rp638,8 triliun dapat ditekan hingga Rp238 triliun. “Budget deficit mungkin kira-kira kalau saya tidak keliru angkanya Rp600-an triliun (Rp638,8 triliun). Dengan penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun,” ujarnya.
Mantan Menko Marves itu menegaskan, penghematan tersebut bahkan belum memperhitungkan potensi efisiensi di sektor lain. Ia mengatakan akan segera melaporkan hasil kerja tim kepada Presiden Prabowo.
Dalam menjalankan tugasnya, Luhut dibantu oleh Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid selaku wakil ketua komite. Program percepatan digitalisasi pemerintah juga melibatkan tim yang pernah mengembangkan aplikasi PeduliLindungi saat pandemi Covid-19.
“Jujur, sebenarnya baru kita mulai paham mengenai AI ini bulan (Agustus 2025) ini … Kemarin kami juga di-brief bagaimana di Amerika juga sekarang lagi gencar-gencarnya digitalisasi, mereka berbasis AI. Saya bahagia betul karena ini (digitalisasi) dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ucap Luhut.
“Jadi, kita tidak perlu kecil hati bahwa ini harus orang asing, tidak! Ini orang-orang yang dulu pernah melakukan di Peduli Lindungi dan mereka juga melakukan sekarang ini. Saya bangga melihat mereka bekerja dengan baik. Ini pekerjaan besar, memerlukan koordinasi sangat terpadu untuk mewujudkan program-program presiden yang banyak itu,” sambungnya.
Sebagai langkah awal, pilot project digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dalam uji coba tersebut.
Luhut menyebut, integrasi data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berjalan sehingga penyaluran bansos lebih akurat. “Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus, (bila) semua itu betul-betul targeted,” jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi bansos dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 0,3 hingga 0,4 persen asalkan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
“Saya terus terang berterima kasih kepada Mensos karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut.
Sementara itu, Gus Ipul menekankan digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada seluruh kementerian. “Program Kemensos itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini dapat ikut aktif dalam mekanisme usul-sanggah bansos melalui sistem digital yang akan menyeleksi secara otomatis. “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tetapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” tegasnya.
“Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” imbuh Gus Ipul.
Selain program bansos, DEN juga tengah berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani terkait penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis AI. Luhut menegaskan, digitalisasi ini akan menjadi terobosan besar bagi tata kelola pemerintahan.
“Ini game changer buat Republik Indonesia. Besok kami akan laporan pada Presiden (Prabowo), insyaallah,” ujarnya.
Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
