ALINIANEWS.COM (Jakarta) – Lebih dari 100 petugas polisi, dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, gagal menangkap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan setelah kebuntuan dramatis selama enam jam di luar kediamannya.
Konfrontasi terjadi ketika tim keamanan Yoon membentuk barikade manusia dan menggunakan kendaraan untuk menghalangi upaya penangkapan, menurut laporan media lokal. Insiden ini menjadi salah satu momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik Korea Selatan.
Pemakzulan Yoon—yang didahului oleh perintah darurat militer yang kontroversial—telah memicu gelombang ketegangan di seluruh negeri. Investigasi kriminal terhadap Yoon semakin rumit oleh penolakannya untuk hadir dalam pemeriksaan, yang berujung pada diterbitkannya surat perintah penangkapan awal pekan ini.
Namun, upaya penegakan hukum terhambat oleh beberapa faktor, termasuk basis pendukung Yoon yang masih kuat. Ribuan pendukung berkumpul di luar rumahnya pada Jumat (3 Januari) pagi, mempertegas polarisasi politik yang tengah melanda negara tersebut.
Meskipun wewenang Yoon sebagai presiden telah dicabut, statusnya sebagai mantan presiden tetap memberikan hak keamanan melalui Badan Keamanan Kepresidenan (PSS). Namun, peran PSS dalam menghalangi penangkapan memunculkan pertanyaan tentang kesetiaan mereka.
“Mungkin ada kesetiaan tanpa syarat kepada Yoon, bukan kepada siapa pun yang menjabat sebagai presiden,” kata Mason Richey, profesor di Hankuk University of Foreign Studies.
Ketua PSS, Park Jong-joon, diketahui merupakan penunjukan langsung oleh Yoon pada September lalu. Selain itu, pendahulunya, Kim Yong-hyun, saat ini sedang diinterogasi atas tuduhan memberi saran untuk memberlakukan darurat militer.
Menurut Christopher Jumin Lee, pakar hukum yang berbasis di AS, Yoon mungkin telah menempatkan loyalis di posisi strategis untuk menghadapi potensi pemakzulan. “Ini menjadi ujian besar bagi otoritas hukum dan konstitusional Korea Selatan,” tambahnya.
Saat ini, penjabat Presiden Choi Sang-mok memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi kebuntuan ini. Beberapa ahli menyarankan agar Choi memerintahkan PSS untuk mundur demi mempermudah penegakan hukum. Namun, jika ia gagal melakukannya, langkah itu bisa memicu pemakzulan dirinya sendiri oleh Majelis Nasional.
Polarisasi politik juga terlihat dari reaksi masyarakat. Meskipun sebagian besar warga Korea Selatan setuju bahwa pengumuman darurat militer Yoon adalah langkah yang salah, mereka tidak sepakat mengenai proses hukum yang harus dijalankan.
“Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan tidak hanya di arena politik, tetapi juga di lapangan,” kata Duyeon Kim, peneliti senior di Center for a New American Security.
Penyelidik memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah penangkapan berakhir. Kemungkinan besar, mereka akan mencoba lagi pada akhir pekan, meskipun ini bisa menjadi tantangan berat jika jumlah pendukung Yoon semakin meningkat.
Badan Antikorupsi (CIO), yang baru beroperasi empat tahun, juga menghadapi tekanan besar. Dibentuk sebagai respons terhadap skandal korupsi mantan Presiden Park Geun-hye, badan ini kini harus membuktikan kapasitasnya untuk menangani krisis politik dan hukum sebesar ini.
Dengan waktu yang terus berjalan, ketidakpastian politik di Korea Selatan semakin memuncak. Insiden ini tidak hanya mencerminkan keretakan dalam sistem politik negara tersebut tetapi juga menyoroti kompleksitas hubungan antara kekuasaan, kesetiaan, dan penegakan hukum.
