JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan tambahan anggaran kepada Komisi III DPR RI agar pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) dapat dilakukan lebih optimal. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR, menyusul keterbatasan peralatan yang dinilai sudah tidak lagi memadai.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, kendala utama lembaganya saat ini bukan hanya soal kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga peralatan yang sudah tertinggal dari perkembangan teknologi.
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya sekali sebulan,” kata Fitroh dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (28/1).
Menurut Fitroh, sejumlah peralatan penunjang penyelidikan yang dimiliki KPK sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas kejahatan korupsi saat ini.
“Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barangkali OTT bisa lebih masif,” ujarnya.
Meski demikian, Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah anggapan bahwa lembaganya kini sepi operasi tangkap tangan. Ia menegaskan bahwa OTT tetap dilakukan secara berkala, meskipun tidak dijadikan target yang dipaksakan setiap bulan.
“Karena itu juga salah satu target kami, tapi bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” kata Setyo.
Setyo menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir KPK tetap melakukan OTT, hanya saja pelaksanaannya sangat bergantung pada validitas informasi yang diterima penyidik.
“Sebulan sekali memang idealnya ada satu OTT, tetapi itu sangat bergantung pada kualitas dan kejelasan informasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa KPK tidak ingin melakukan penindakan secara gegabah tanpa dasar hukum dan bukti awal yang kuat.
Permintaan tambahan anggaran ini sekaligus menjadi sinyal bahwa KPK ingin memperkuat kemampuan teknis penindakan di tengah modus korupsi yang semakin kompleks dan terorganisasi. Dukungan peralatan yang lebih modern dinilai penting agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*/Rel)
