JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mengawal ketat penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan bagi para korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menindaklanjuti perhatian Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum agar menjaga integritas dalam mengelola anggaran kebencanaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah pengawasan melalui kedeputian terkait.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada korsup (koordinasi dan supervisi) atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat,” ujarnya di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Setyo menekankan bahwa dalam situasi darurat seperti saat ini, pemerintah harus mengedepankan pemulihan bagi warga terdampak.
“Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ,” tambahnya.
Banyak Celah Penyaluran Bantuan
Menurut Setyo, potensi penyimpangan dalam distribusi bantuan terbuka lebar karena banyaknya pihak yang ikut menyalurkan bantuan, baik secara langsung maupun melalui lembaga tertentu.
“Karena ini kan banyak permasalahannya. Memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi,” jelasnya.
Untuk memastikan transparansi, KPK juga menjalin kerja sama dengan BAZNAS agar masyarakat dapat menyalurkan donasi melalui mekanisme yang lebih terkontrol.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” kata Setyo.
KPK Siapkan Kajian Pencegahan di Bidang Lingkungan
Merespons bencana yang terjadi, KPK sebelumnya telah menyusun kajian pencegahan korupsi terkait sektor lingkungan. Hal ini berkaitan dengan isu banjir bandang dan longsor di Sumatra.
“Ada, ada di pencegahan, ada di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring,” ungkap Setyo.
Soal kemungkinan proses hukum terhadap pihak yang diuntungkan dari praktik penebangan hutan secara ilegal, Setyo menegaskan bahwa saat ini fokus utama adalah penanganan korban bencana. Namun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tetap berjalan.
“Untuk ke depannya, ya kami melihat di sana kan ada para penegak hukum juga. Kemudian selama ini juga kan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi kami dengan kementerian terkait dengan yang membidangi urusan-urusan sumber daya kan sudah berjalan,” tuturnya.
BNPB mencatat hingga Minggu (7/12), korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 921 jiwa, sementara 392 orang masih hilang.
Pemerintah pusat menjadikan penanganan bencana ini sebagai prioritas nasional. Menteri Koordinator PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh pihak untuk mengerahkan sumber daya secara terpadu.
Dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh pada 7 Desember, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan dan memulihkan warga terdampak. (*/Rel)
