JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) Whoosh telah dilakukan sejak awal tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah muncul sorotan publik usai mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik adanya dugaan mark up biaya proyek yang disebut mencapai tiga kali lipat dari perhitungan semestinya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyelidikan yang dilakukan lembaganya sudah berlangsung cukup lama, namun bersifat tertutup karena masih berada pada tahap pengumpulan data dan klarifikasi.
“Ya benar, perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Karena masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait progres atau perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara rinci,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Senin (27/10/2025).
Menurut Budi, penyelidikan terhadap proyek Whoosh dilakukan melalui dua jalur investigasi sekaligus: pengembangan kasus internal serta laporan masyarakat yang masuk ke KPK.
“Setiap perkara bisa berangkat dari dua hal itu. Di satu sisi, KPK sudah melakukan case building, di sisi lain juga ada pengaduan masyarakat,” ujarnya.
KPK, lanjutnya, terus memverifikasi setiap informasi yang diterima, baik dari laporan masyarakat maupun hasil pengembangan internal lembaga. “Apakah informasi awal dari masyarakat itu valid atau tidak, kemudian apakah sudah lengkap atau belum, nanti tentu KPK juga secara proaktif akan melengkapi keterangan-keterangan dari pihak lainnya,” ucap Budi.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki data atau informasi tambahan diminta tidak ragu melapor. “KPK tidak pernah menutup diri kepada masyarakat. Monggo, yang punya data atau informasi, silakan disampaikan kepada kami,” tuturnya.
Meski begitu, hingga kini KPK belum membeberkan siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek strategis nasional tersebut. “Jadi kita masih fokus dulu mencari dan menemukan unsur-unsur peristiwa serta dugaan tindak pidana korupsinya. Kita fokus itu dulu,” kata Budi menegaskan.
KPK mengeklaim proses penyelidikan berjalan positif dan tidak menemui kendala berarti. “Sejauh ini tidak ada kendala, jadi tahapan penyelidikan masih berprogres secara positif,” imbuhnya.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga membenarkan bahwa lembaganya tengah menyelidiki dugaan mark up proyek kereta cepat tersebut. Namun, ia enggan menjelaskan detail kapan dan sejauh mana proses itu berjalan. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Pernyataan KPK ini muncul setelah Mahfud MD mengungkap dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya dan akun X. Ia menilai terdapat perbedaan signifikan antara kalkulasi biaya versi Indonesia dan versi China.
“Versi Indonesia di angka sekitar 52 juta dolar AS per kilometer. Padahal dari hitungan pihak China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer,” ungkap Mahfud. “Kalau begitu, ada kenaikan tiga kali lipat dari biaya yang mestinya dikucurkan,” tambahnya.
Mahfud menyebut, dirinya heran saat KPK justru memintanya melapor soal dugaan mark up proyek tersebut. “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” cuit Mahfud di akun X miliknya pada Minggu (19/10/2025).
Ia menegaskan bersedia memberikan informasi kepada KPK jika dipanggil, namun bukan untuk melapor. “Panggil saja saya, bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan. Saya akan tunjukkan,” ujar Mahfud.
Menanggapi hal itu, Budi Prasetyo menyebut informasi dari Mahfud merupakan hal positif karena bentuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. “KPK memandang informasi yang disampaikan Pak Mahfud sebagai bentuk pelibatan masyarakat. KPK selalu terbuka terhadap siapa pun yang memiliki informasi dan data awal yang valid,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Budi menegaskan, masyarakat harus berhenti berasumsi bahwa KPK baru menindaklanjuti laporan setelah viral di media. “Faktanya, penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi sebelum isu ini ramai, KPK sudah bergerak,” tegasnya.
Hingga kini, KPK belum mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Whoosh yang nilai investasinya mencapai lebih dari Rp 113 triliun. Namun, lembaga antirasuah itu memastikan akan terus menelusuri setiap data dan keterangan untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi di balik proyek transportasi prestisius tersebut. (*/Rel)
