JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Proyek ambisius penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang tengah digarap pemerintah memicu polemik tajam di kalangan akademisi dan sejarawan. Sejumlah pihak mempertanyakan integritas, proses, hingga motif di balik proyek yang ditargetkan rampung Agustus 2025 ini.
Salah satu kritikus paling vokal adalah arkeolog terkemuka dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Prof. Harry Truman Simanjuntak, yang memutuskan mundur dari tim pengkajian. Dalam diskusi daring pada Rabu (18/6/2025), ia mengungkap setidaknya lima kejanggalan yang membuatnya menarik diri.
“Tapi, diskusi dan diskusi berlanjut-berlanjut, begitu saya melihat banyak kejanggalan. Setidaknya saya mencatat ada lima kejanggalan,” ujarnya.
Salah satu kejanggalan paling mencolok, menurut Truman, adalah penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal”. Ia menilai penggantian ini tidak berdasar dan berpotensi mengacaukan kerangka ilmiah yang telah baku digunakan selama lebih dari dua abad.
“Sekarang di 2025, mereka menggantikan menjadi sejarah awal Nusantara. Pertanyaan besarnya, apa yang terjadi sebetulnya dalam proses penyusunan ini hingga mengubah terminologi itu?” kata Truman.
Pandangan Truman diperkuat oleh Wiwin Djuwita Ramelan, arkeolog dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), yang menyebut penggantian istilah “prasejarah” tidak memiliki urgensi akademik.
“Pertanyaannya sekarang, apa urgensinya mengubah terminologi yang sudah dipahami dan dipakai lebih dari 200 tahun itu secara mendunia?” ujar Wiwin.
Wiwin menjelaskan bahwa istilah prasejarah (prehistory) mengacu pada masa sebelum manusia mengenal sistem tulisan, sebuah batas yang telah disepakati dan dipakai secara internasional sejak abad ke-19.
“Semua itu ditandai dengan munculnya padanan kata prehistory dalam sebagian besar bahasa di seluruh dunia. Demikian pula dalam bahasa Indonesia lahir kata prasejarah,” tambahnya.
Terkesan Dipaksakan
Truman juga mempertanyakan kecepatan proyek penulisan ulang sejarah ini. Menurutnya, proyek ini hanya memiliki waktu kurang dari setahun dari proses konsepsi hingga target peluncuran pada Agustus 2025.
“Sepuluh tahun paling tidak prosesnya hingga menghasilkan sebuah buku. Saya waktu itu menyatakan, kok bisa secepat itu? Saya bilang, apakah mungkin?” kata Truman.
Sebagai pembanding, penyusunan buku Indonesia Dalam Arus Sejarah (IDAS) saja memakan waktu 10 tahun, dari 2002 hingga terbit pada 2012.
Lebih jauh, Truman mengungkap bahwa outline 10 jilid buku sejarah nasional yang kini dikerjakan tidak disusun oleh para ahli dalam tim, melainkan disodorkan oleh pihak luar.
“Itu sebuah keanehan. Mestinya yang menyusun outline itu orang-orang yang ahli di bidang itu. Bukan ahli lain,” tegasnya.
Dugaan Campur Tangan Penguasa dan Minimnya Seminar
Truman juga menyoroti bahwa konsepsi penulisan ulang ini banyak mendapat arahan langsung dari penguasa, tanpa didahului diskusi ilmiah yang memadai.
“Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Truman, proses yang seharusnya terbuka dan melibatkan banyak pakar, justru hanya dilakukan melalui beberapa kali rapat tertutup.
Bias Glorifikasi dan Ketidakseimbangan Narasi
Kejanggalan terakhir yang disoroti Truman adalah narasi “Indonesia-sentris” yang dianggap terlalu glorifikatif dan subjektif. Ia menilai pendekatan ini berbahaya bagi integritas keilmuan.
“Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus bicara objektivitas, rasionalitas. Kalau salah, katakanlah salah. Kalau benar, katakanlah benar,” tegasnya.
Pemerintah Bertahan: Demi Hapus Bias Kolonial
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melansir dari kompas.com menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk menghapus bias kolonial dalam narasi sejarah Indonesia. Pemerintah menyiapkan 10 jilid buku sejarah yang mencakup periode dari “sejarah awal Nusantara” hingga era Reformasi.
“Sudah waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris,” ujar Fadli dalam Rapat Komisi X DPR RI, Senin (26/5/2025).
Fadli memastikan bahwa tim penulis terdiri dari lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga, dan bahwa proyek ini merupakan bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Namun, jaminan itu tak serta-merta meredakan kekhawatiran para akademisi. Terutama karena dugaan adanya keterlibatan otoritas politik dalam arah dan struktur narasi sejarah baru ini dinilai mencederai prinsip independensi keilmuan. (*/Chl)
