JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (9/12/2025). Pertemuan selama dua jam itu dipimpin langsung oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas, Djamari Chaniago. Sementara Tim Reformasi Polri dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Ketua Tim Jimly Asshiddiqie, dan Menko Kumham Imigrasi Yusril Ihza Mahendra.
Usai pertemuan, Djamari mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan utama adalah mengenai mekanisme pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menurutnya, diskusi tersebut berlangsung panjang lantaran melibatkan para pakar hukum tata negara.
“Yang agak panjang tadi adalah dibicarakan masalah bagaimana prosedur pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu tadi panjang karena kebetulan di Tim Reformasi Kepolisian ini ada dua orang profesor yang ahli di bidang hukum tata negara, kemudian ditambah satu lagi profesor yang ahli di bidang hukum,” ujar Djamari di Gedung Setneg, Jakarta.
Ia menambahkan, pembahasan terkait prosedur tersebut tidak dapat diputuskan secara cepat karena menyangkut kerangka hukum yang membutuhkan revisi undang-undang.
“Jadi semuanya jadi panjang berbicara masalah proses hukum, karena membutuhkan undang-undang yang memerlukan proses yang tidak mudah,” katanya.
Selain soal Kapolri, Djamari menegaskan bahwa Kompolnas mendorong penguatan peran dan fungsi lembaga tersebut dalam sistem pengawasan, bukan semata-mata menambah jumlah personel.
“Tetapi fungsinya harus diperkuat untuk bisa melakukan pengawasan sejak dari tahap awal sampai dengan tahap operasional yang dilaksanakan oleh Kapolri,” ujarnya.
Menurut Djamari, penguatan fungsi ini diharapkan mampu memastikan proses kerja kepolisian berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Di luar dua isu besar tersebut, pertemuan juga membahas penambahan jumlah polisi wanita (Polwan). Djamari menyebut peningkatan personel polwan penting untuk mencapai komposisi ideal dalam struktur kepolisian.
“Yang lain misalnya ada tambahan polwan supaya tidak seperti ini, harus bisa mencapai angka 10 sampai dengan 15 persen kekuatan polwan,” kata Djamari.
Dirinya menegaskan tak ada isu lain yang dianggap mendasar selain tiga poin tersebut, yakni prosedur pemilihan Kapolri, penguatan peran Kompolnas, dan penambahan jumlah polwan. (*/Rel)
