JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Markas Besar Polri pada Senin (10/11) siang hari ini. Ketua komisi sekaligus anggota, Jimly Asshiddiqie, mengonfirmasi jadwal pertemuan tersebut melalui pesan singkat: “Iya (rapat perdana di Mabes Polri). Jam 1 siang,” ujarnya.
Pembentukan komisi ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat agenda reformasi di tubuh kepolisian. Jimly menegaskan komisi akan bekerja optimal dan cepat meskipun tidak diberikan batasan waktu kerja oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan komisi tersebut akan menjadi penunjang bagi tim reformasi internal Polri yang telah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Jimly, komisi hadir sebagai “tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka.” “Tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” ucapnya.
Jimly juga membuka kemungkinan hasil temuan komisi akan berdampak pada perubahan peraturan hingga undang-undang, jika dianggap perlu untuk memperbaiki sistem. “Artinya kita masih terbuka, nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang, gitu kira-kira,” papar Jimly.
Namun ia menegaskan bahwa perubahan hukum bukan keputusan yang diambil ringan. “Sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang, nah itu kita juga harus siap, tapi belum pasti ya, belum pasti,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Jimly memastikan komisi akan mendengar suara berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat hingga aktivis. Komisi juga terbuka mengadakan forum diskusi dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan. “Karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu bapak presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar,” tutup Jimly.
Rapat perdana di Mabes Polri dipandang penting untuk menentukan langkah awal komisi mulai dari pembagian tugas, jadwal kerja, hingga mekanisme konsultasi publik. Hasil rapat ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi rekomendasi perbaikan kebijakan, organisasi, dan budaya kerja Polri tanpa mengubah mandat pemerintahan saat ini. (*/Rel)
