PADANG, ALINIANEWS.COM — Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam menjadi alarm bagi pelaksana program serupa di Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengingatkan seluruh pelaksana dan penyedia MBG agar meningkatkan kewaspadaan serta memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Berkaca dari kasus di Agam, kami mengimbau pelaksana dan penyedia MBG di Padang agar lebih waspada. Jangan sampai kasus serupa terjadi di sini. Setiap tahap penyajian makanan harus diperhatikan, mulai dari bahan baku, proses masak, hingga distribusi,” ujar Muharlion, Minggu Melansir Padek.jawapos.com (5/10).
Muharlion menilai salah satu titik rawan dalam pelaksanaan MBG adalah jumlah porsi masakan yang harus disiapkan oleh tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Volume yang terlalu besar, kata dia, bisa membuat proses memasak dilakukan terburu-buru dan meningkatkan risiko makanan cepat basi.
“Sebenarnya kita mengusulkan agar jumlah porsi yang disiapkan masing-masing SPPG dikaji ulang. Dengan jumlah yang besar, mereka memasak lebih cepat dan risikonya makanan cepat basi. Kalau bisa, kita usulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar tiap SPPG tidak menyiapkan porsi terlalu besar. Saat ini ada yang mencapai 3.000 porsi, kalau bisa cukup 2.000 saja,” jelasnya.
Langkah itu, menurut Muharlion, penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan yang akan disantap siswa penerima manfaat. Rentang waktu antara proses memasak dan penyajian cukup panjang, sehingga dibutuhkan pengawasan ekstra dari para ahli gizi.
“Makanan yang disajikan harus betul-betul masih segar untuk siswa. Kepada para ahli gizi juga kami harapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Rentang waktu antara makanan disiapkan dan disajikan cukup lama, jadi perlu perhatian lebih tinggi terhadap kualitasnya agar kita bisa menghindari kasus keracunan di Kota Padang,” tegasnya.
Muharlion juga mendorong Pemerintah Kota Padang untuk melakukan pengawasan rutin ke seluruh dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes), puskesmas, serta tenaga ahli gizi untuk turun langsung memantau pelaksanaan MBG di lapangan.
“Baik itu Dinkes, puskesmas, maupun tenaga gizi harus ikut turun langsung ke lapangan untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan makanan terpenuhi. Kita tidak ingin peristiwa di daerah lain, termasuk Agam, terjadi di Padang,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kota Padang juga berencana ikut turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG. Melalui Komisi IV dan beberapa komisi lainnya, dewan akan meninjau sejumlah SPPG untuk memastikan kualitas pengelolaan dan standar keamanan pangan diterapkan dengan baik.
“Rencananya, melalui Komisi IV dan beberapa komisi lainnya, kami akan meninjau beberapa SPPG yang ada di Kota Padang. Ini penting agar kita tahu kondisi lapangan dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat,” tutur Muharlion.
Meski menyoroti beberapa hal teknis, Muharlion menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
“Program ini tentu kita dukung bersama karena tujuannya baik, untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Harapannya, penyedia yang sudah ditunjuk bisa amanah, menyediakan makanan bergizi yang tidak hanya memenuhi syarat, tapi juga layak dan aman dikonsumsi. Kita ingin anak-anak menikmati makanannya dengan senang dan tidak ada yang terbuang percuma,” pungkasnya. (*/REL)
