JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Salah satu kebijakan utama yang ditempuh adalah menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri secara signifikan, mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan musim haji sebelumnya.
Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal, terutama bagi jamaah lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran petugas tambahan diharapkan mampu memperkuat pendampingan, perlindungan, serta pelayanan langsung kepada jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa peningkatan jumlah personel TNI dan Polri merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 orang sekian. Hari ini kita tambah menjadi 170 sekian, jadi 100 persen lebih dalam rangka untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji, pelayanan terbaik,” ujar Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (14/1/2026), dikutip dari Antara.
Menurut Irfan, penambahan personel ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan jamaah haji. Presiden, kata dia, menempatkan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan jamaah sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
Selain memperkuat layanan secara umum, penambahan petugas juga difokuskan untuk memberikan pendampingan ekstra bagi jamaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus selama menjalankan rangkaian ibadah.
Tak hanya dari sisi keamanan dan ketertiban, Kemenhaj juga memberi perhatian besar pada penguatan layanan kesehatan jamaah. Irfan Yusuf menyebut penambahan tenaga kesehatan menjadi salah satu fokus utama, meski jumlah pastinya masih dalam tahap perhitungan.
“Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius,” ujar Irfan.
Ia menilai pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, terutama mengingat tingginya jumlah jamaah lansia. Dengan skrining kesehatan yang lebih ketat dan terencana, jamaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan kondisi fisik yang lebih siap.
Saat ditanya mengenai jumlah pasti penambahan tenaga kesehatan, Irfan mengaku belum memegang data final.
“Nakes-nya saya angkanya belum tahu persis,” katanya.
Sebelumnya, Irfan Yusuf juga menegaskan bahwa seluruh calon petugas haji 2026 dilarang “melayani atasan” saat bertugas di Tanah Suci. Penegasan ini dimaksudkan agar fokus pelayanan tidak bergeser dari kepentingan utama, yakni melayani jamaah.
“Petugas haji bukan melayani pimpinan instansinya. Anda tidak melayani pejabat kementerian, anda tidak melayani pejabat negara. Yang anda layani adalah jamaah haji,” tegas Irfan.
Ia menekankan bahwa selama bertugas tidak boleh ada sekat institusi. Petugas dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, TNI, Polri, maupun unsur organisasi kemasyarakatan harus melebur dalam satu identitas sebagai petugas haji Indonesia.
Dari sisi pengamanan, Markas Besar TNI menyatakan kesiapan penuh mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mabes TNI telah menyiapkan dan melatih sejumlah personel untuk bertugas sebagai pelindung jamaah atau Linjam.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, pelibatan personel tersebut merupakan bagian dari kontribusi TNI dalam membantu pengamanan jamaah haji Indonesia.
“Perlu saya sampaikan bahwa Mabes TNI saat ini TNI telah menyiapkan dan mengikutsertakan pelatihan personel sebagai Linjam untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji,” kata Brigjen Aulia saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).
Aulia tidak merinci jumlah personel yang akan diterjunkan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah. Namun, ia menegaskan komitmen TNI untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah.
“Pada prinsipnya, TNI siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia, sesuai dengan tugas perbantuan dan ketentuan yang berlaku,” tegas dia. (*/Rel)
