JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji kemungkinan penerapan uji coba pelajaran bahasa Portugis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan memerlukan kajian menyeluruh sebelum diimplementasikan.
“Kami harus mengkaji itu secara keseluruhan ya. Karena nanti menyangkut muatan dalam kurikulum. Juga nanti menyangkut pilihan, dan juga sejauh mana kesiapan infrastruktur, gurunya, dan sebagainya,” ujar Mu’ti di Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2025).
Menurut Mu’ti, penerapan bahasa Portugis tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pihaknya akan membahas secara khusus dalam rapat pimpinan kementerian agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan kebijakan kurikulum yang sudah ada. “Jadi ini harus kita kaji secara keseluruhan, dan kami akan membahas itu secara khusus dalam rapim,” jelasnya.
Gagasan uji coba bahasa Portugis ini sebelumnya disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia mengusulkan agar pelajaran bahasa Portugis diterapkan terlebih dahulu di daerah 3T, khususnya wilayah yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan negara-negara berbahasa Portugis.
“Dalam pelaksanaannya, program pengajaran bahasa Portugis ini dapat terlebih dahulu diuji cobakan di daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste,” ujar Hetifah dikutip dari E-Media DPR, Rabu (29/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai, penerapan bahasa Portugis di daerah 3T dapat menjadi jembatan untuk memperkuat koneksi historis dan kerja sama regional, sekaligus memperluas wawasan global pelajar Indonesia. Ia juga mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai potensi kerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.
Menurut Hetifah, pendekatan kontekstual semacam ini akan membuat pembelajaran lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. “Pendekatan seperti ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat. Sekaligus menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah,” paparnya.
Meski mendukung langkah pemerintah, Hetifah mengingatkan agar kebijakan pengajaran bahasa Portugis memiliki dasar strategis yang jelas baik dari segi hubungan diplomatik, manfaat pendidikan, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa. “Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” ujarnya.
Hetifah juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembelajaran bahasa asing dan beban kurikulum yang sudah padat. “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang saat ini sudah padat,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya terbuka terhadap usulan DPR namun tetap berhati-hati dalam perencanaan. “Kami perlu memastikan kesiapan seluruh unsur, dari kurikulum, guru, hingga sarana pendukungnya,” pungkasnya.
Jika disetujui, bahasa Portugis akan menjadi bahasa asing baru yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia, menambah daftar bahasa global seperti Inggris, Mandarin, Arab, dan Jepang yang lebih dulu diterapkan. (*/Rel)
