JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji. Sejumlah mantan pejabat negara dipanggil untuk dimintai keterangan, salah satunya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.
Dito memenuhi panggilan penyidik KPK pada Jumat (23/1/2026). Ia diperiksa terkait kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2022 lalu.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya secara detail,” kata Dito kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam pemeriksaan tersebut, Dito juga membawa dokumen nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani saat kunjungan resmi ke Arab Saudi. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga sejumlah kementerian dan lembaga lain.
“Waktu itu ada tanda tangan MoU juga. Ini MoU-nya tadi saya bawa untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujarnya.
Dito menjelaskan, dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi juga bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Namun, ia menegaskan tidak ada pembahasan khusus mengenai penambahan kuota haji dalam pertemuan tersebut.
“Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu, saya ingat sekali, dari Putra Mahkota Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi,” jelasnya.
Dito juga menjawab pertanyaan penyidik terkait absennya Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kunjungan ke Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa agenda pertemuan tidak hanya membahas isu haji.
“Waktu itu saya ingat ada investasi, ada juga waktu itu kalau tidak salah IKN, dan juga salah satunya yang topik utama pasti ke Arab Saudi itu pasti yang ada di benak semua masyarakat kan pasti haji,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembahasan terkait haji lebih menitikberatkan pada peningkatan layanan, bukan soal jumlah kuota.
“Itu yang disampaikan Bapak Presiden. Dan waktu itu saya ingat betul dari Prince MBS, Perdana Menteri itu semangat untuk semuanya ditindaklanjuti. Dan di pertemuan itu tidak ada juga terkait dengan jumlah kuota,” sambung Dito.
Menurut Dito, pembicaraan mengenai haji terjadi dalam suasana santai saat makan siang antara Presiden Jokowi dan Pangeran MBS.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (atau pejabat KPK terkait, jika relevan) menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Dito dilakukan untuk mendalami asal-usul tambahan kuota haji yang diterima Indonesia.
“Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait dengan asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia,” kata Budi.
Dito diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. KPK menilai keterangannya penting karena ia turut serta dalam rombongan pemerintah saat kunjungan ke Arab Saudi.
“Karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari Pemerintah Indonesia. Sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi atau bukti yang didapatkan penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama,” pungkasnya.
KPK menegaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 masih terus berjalan dan akan memanggil pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui proses penambahan kuota tersebut. (*/Rel)
