Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin langsung oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satgassus.
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai bagian dari strategi mendukung peningkatan pendapatan negara di berbagai sektor. Dalam struktur Satgassus ini, dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry Muryanto dan Novel Baswedan, dipercaya untuk menduduki posisi penting.
Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus, dalam keterangannya pada Jumat, 13 Juni 2025, menyatakan bahwa Satgassus ini akan mendampingi kementerian-kementerian strategis guna memaksimalkan potensi penerimaan negara. “Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara nantinya akan mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor, sehingga mampu mendukung program pembangunan Pemerintah,” kata Yudi.
Menurut Yudi, Satgassus dipimpin langsung oleh Herry Muryanto sebagai Kepala, dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala. Sebelumnya, keduanya juga tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. Herry dikenal sebagai mantan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, sedangkan Novel merupakan penyidik senior yang dikenal luas publik karena sepak terjangnya dalam pengusutan kasus-kasus besar korupsi.
“Sehingga diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara,” tutur Yudi, menekankan harapan terhadap kompetensi kedua tokoh tersebut. Ia menambahkan, rekam jejak Herry dan Novel yang kuat dalam menangani kasus korupsi serta keahlian dalam bidang tata kelola pemerintahan menjadi alasan utama penunjukan mereka dalam tim khusus ini.
Yudi menjelaskan bahwa selama enam bulan terakhir, Satgassus telah menjalin koordinasi aktif dengan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Koordinasi terkini dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari sektor perikanan. Dalam kegiatan tersebut, tim Satgassus melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pelabuhan perikanan.
“Kami mendatangi Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, pada 7 hingga 9 Mei 2025 dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, pada 11 sampai 13 Juni 2025 dalam rangka pengamatan langsung ke lapangan,” jelas Yudi.
Dari pengamatan itu, Satgassus menemukan adanya ketidaksesuaian perizinan kapal penangkap ikan, baik di bawah maupun di atas 30 GT, yang beroperasi di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan. Situasi ini menyebabkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil tangkapan tersebut tidak bisa dipungut.
Sementara itu, Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan Hotman Tambunan menyampaikan optimisme bahwa sektor perikanan masih menyimpan potensi besar dalam meningkatkan pendapatan negara. “Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” ujar Hotman.
Pembentukan Satgassus ini menunjukkan komitmen Polri dalam membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara yang belum tergarap maksimal, dengan memanfaatkan keahlian mantan penyidik KPK seperti Herry dan Novel dalam menelisik potensi kebocoran dan perbaikan tata kelola sektor strategis.
Dengan pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi dan pengawasan tata kelola, keberadaan Satgassus diharapkan mampu memberikan pendampingan teknis dan strategis kepada kementerian terkait dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan optimalisasi penerimaan negara. (kompas/tempo/chl)
