JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat suara terkait desakan publik yang menuntut dirinya mundur pasca-kerusuhan besar pada akhir Agustus 2025. Dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam, Sigit mengaku sempat terpikir untuk meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di kepolisian.
“Ya, saya juga bukannya tidak mendengar, dan kemudian tidak berpikir, untuk apakah saya harus mengundurkan diri? Ataukah saya harus bertahan? Dan ini kemudian menjadi polemik, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan,” ujar Sigit.
Menurutnya, ide pengunduran diri itu bahkan sempat ia diskusikan langsung dengan pejabat utama Polri serta anggotanya. Namun, mayoritas bawahannya justru keberatan.
“Itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, ‘Bagaimana kalau saya mundur?’ Namun dari mereka juga banyak yang keberatan,” ucapnya.
Sigit berpendapat, langkah mundur di tengah situasi chaos justru sama saja dengan lari dari tanggung jawab. Ia menegaskan, dirinya tidak ingin meninggalkan institusi Polri dan para anggotanya dalam kondisi terpuruk.
“Karena bagi saya, saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi,” tegasnya.
Dalam wawancara tersebut, pembawa acara Rosianna Silalahi sempat menyinggung apakah pilihan mundur tidak bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menjawab hal itu, Sigit menegaskan bahwa pengunduran dirinya hanya akan memperkeruh keadaan.
“Kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab bahwa saya siap mengambil risiko apa pun dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat pertama saat itu,” jelasnya.
Sigit menekankan, yang lebih penting saat itu adalah memulihkan semangat institusi Polri serta menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat.
“Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat,” ungkapnya.
Kapolri juga menegaskan bahwa dirinya tegak lurus terhadap Presiden Prabowo Subianto. Segala keputusan terkait jabatannya, menurut dia, merupakan hak prerogatif presiden.
“Setelah itu tentunya prerogatif Presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah Presiden,” tegas Sigit.
Sebagai catatan, pada akhir Agustus 2025 lalu, demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia berujung ricuh setelah kendaraan taktis Brimob Polri melindas seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan hingga tewas di Jakarta. Insiden itu memicu kerusuhan besar, pembakaran fasilitas umum, penjarahan toko hingga penyerangan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat. Dalam suasana itulah, desakan publik agar Kapolri mundur semakin menguat.
(*/Rel)
