JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjabat sebagai menteri kepolisian, menyusul wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus. Namun, tawaran tersebut secara tegas ia tolak.
Pernyataan itu disampaikan Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian?’ Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” ujar Sigit.
Bahkan, Sigit menegaskan lebih memilih menjadi petani ketimbang harus menjabat sebagai menteri kepolisian jika Polri ditempatkan di bawah kementerian.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya, disambut tepuk tangan anggota Komisi III DPR.
Menurut Sigit, menempatkan Polri di bawah kementerian justru akan melemahkan institusi kepolisian, bahkan berpotensi melemahkan negara dan Presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan atau matahari kembar, yang justru dapat menghambat efektivitas kerja kepolisian.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, ini akan menimbulkan potensi matahari kembar. Padahal selama ini kami bisa langsung bekerja di bawah Presiden tanpa perantara,” kata Sigit.
Dalam kesempatan itu, Kapolri meminta seluruh jajarannya untuk tetap memperjuangkan posisi Polri agar berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.
Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di Komisi III DPR RI yang secara terbuka menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, sesuai amanat reformasi.
“Terima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden. Ini bagian dari mandat reformasi yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, posisi Polri saat ini justru memungkinkan institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan, penegakan hukum, serta pengamanan negara secara optimal tanpa intervensi struktural tambahan.
“Kami bisa bergerak cepat saat Presiden membutuhkan. Kalau ada kementerian di atasnya, justru memperlambat dan menimbulkan konflik kewenangan,” pungkas Sigit. (*/Rel)
