Rusun ASN Ibu Kota Nusantara (IKN) (KOMPAS.com/Hilda B Alexander)
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah kembali menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berjalan, tetapi semakin diminati oleh investor global. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemerintah menyebut minat investasi menunjukkan tren yang sangat positif, terutama di sektor hunian dan infrastruktur dasar.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut sejumlah investor asing kini memasuki tahap serius dalam penjajakan proyek vital di ibu kota baru. “Beberapa investor asing kini serius menjajaki proyek-proyek vital di IKN,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Senin (9/6/2026).
Menurut Basuki, skema KPBU termasuk yang bersifat unsolicited telah mulai diterapkan, terutama di sektor perumahan. Hal ini ditandai dengan tuntasnya proses persetujuan availability payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk dua proyek utama.
Beberapa nama investor domestik dan asing pun telah disebut, termasuk Ciputra Nusantara, Konsorsium Triniti-Truba, serta Konsorsium IJM-CHEC dan Maxim. “Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM-CHEC telah menyelesaikan feasibility study (FS) dan kini sedang dalam tahap evaluasi FS serta dokumen pendukung,” kata Basuki. Sementara itu, Triniti-Truba dan Maxim tengah memfinalisasi studi kelayakan sebelum masuk tahap evaluasi.
Proyek tambahan pun bermunculan, termasuk yang digarap oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T Brantas Abipraya, serta Konsorsium PJ IC Bee Invest Promec Ozturk Holdings. Proyek-proyek ini sudah menerima Letter to Proceed (LtP) dan sedang dalam penyusunan FS.
“Investor-investor ini berasal dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi mencapai Rp 63,3 triliun untuk sektor hunian,” ujar Basuki, yang sebelumnya menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Namun yang menarik perhatian bukan sekadar jumlah proyek atau nama besar investor, melainkan bagaimana pemerintah mengklaim proses investasi berlangsung dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. Basuki menekankan bahwa KPBU tidak hanya berperan mempercepat pembangunan, tetapi juga membangun akuntabilitas jangka panjang. “Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” katanya.
Basuki menyebutkan proses due diligence yang diterapkan Otorita IKN melibatkan pihak swasta, kementerian teknis, hingga auditor internal pemerintah. Meski begitu, hingga kini belum banyak data terbuka yang dapat diverifikasi publik secara independen mengenai mekanisme evaluasi kelayakan dan komposisi pembiayaan KPBU, yang tetap memicu pertanyaan dari sejumlah pengamat tata kelola publik.
Dua proyek utama yang sudah memasuki tahap lanjutan adalah pembangunan 8 menara hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) oleh PT Nindya Karya di Wilayah Perencanaan (WP) 1A dengan total 288 unit bertipe 190 m², serta 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C dengan tipe 390 m². Basuki menyatakan proyek ini akan memasuki masa transaksi pada kuartal kedua 2025 dan konstruksi ditargetkan dimulai pada tahun yang sama.
Sementara itu, sektor infrastruktur jalan dan terowongan multiutilitas (MUT) disebut sebagai sektor paling prospektif. Basuki menyebut lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia sedang menyusun FS serta mengevaluasi dokumen.
“Indikasi total nilai investasinya mencapai Rp 71,8 triliun, Rp 55 triliun di antaranya berasal dari luar negeri,” jelas Basuki.
Angka ini dinilai fantastis dan mencerminkan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap proyek IKN. Namun, sejumlah analis menyarankan agar pemerintah tidak hanya merayakan angka investasi, tetapi juga mulai membuka detail komitmen kontraktual, skema pembiayaan, serta risiko jangka panjang terhadap APBN maupun aset negara.
Tak sedikit yang mengingatkan agar KPBU tidak berubah menjadi jebakan pembiayaan yang membebani keuangan negara dalam jangka panjang, seperti yang pernah terjadi pada proyek-proyek infrastruktur sebelumnya. Pengawasan atas skema availability payment, penjaminan negara, serta insentif fiskal yang diberikan, menjadi kunci untuk mencegah akumulasi beban utang tersembunyi.
Pemerintah sejauh ini berupaya memangkas hambatan birokrasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Meski Basuki mengklaim prinsip kehati-hatian tetap diutamakan, tantangan utama tetap terletak pada pengawasan publik yang terbuka dan independen. (kompas/tempo/CHL)
