Oleh YURNALDI, Wartawan Utama, Pemred Alinianews.com
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi kembali menjadi perbincangan publik setelah hasil survei LSI Denny JA dirilis. Survei itu menyebutkan 74,6% responden percaya ijazah Jokowi asli. Politisi pendukung Jokowi langsung memamerkan hasil ini seolah menjadi pukulan telak bagi pihak yang menuding adanya pemalsuan.
Namun, di sinilah letak masalah seriusnya: ijazah bukan perkara yang bisa diputuskan lewat polling opini publik.
Keaslian sebuah dokumen adalah ranah pembuktian ilmiah dan hukum, bukan ranah “siapa yang lebih banyak percaya”. Survei semacam ini hanya mengukur persepsi, yang mudah dipengaruhi oleh kampanye politik, framing media, dan preferensi emosional masyarakat.
Kalau persepsi dijadikan bukti, kita akan masuk ke era “demokrasi kebenaran”, di mana fakta ilmiah tunduk pada suara terbanyak. Padahal, dalam hukum, satu bukti autentik jauh lebih bernilai daripada sejuta opini.
Ada tiga bahaya jika logika survei dipakai menggantikan pembuktian forensik dokumen:
Pertama, kebenaran jadi relatif — Fakta bisa dibengkokkan sesuai mayoritas pendapat, bukan sesuai bukti objektif.
Kedua, opini publik jadi alat legitimasi — Pihak berkepentingan akan memakai survei untuk membungkam kritik, bukan untuk mencari kebenaran.
Ketiga, lembaga hukum dipinggirkan — Pengadilan, ahli forensik, dan mekanisme verifikasi resmi seakan tidak relevan lagi.
Kalau hari ini kita menerima “hasil survei” sebagai bukti ijazah asli, besok kita bisa saja menerima “hasil survei” untuk memutuskan apakah korupsi itu dosa atau tidak, apakah pembunuhan itu salah atau benar. Kebenaran berubah jadi hasil voting, bukan hasil pembuktian.
Publik harus sadar: hanya verifikasi langsung ke universitas, pemeriksaan fisik dokumen, dan putusan hukum yang bisa menjawab tuntas isu ijazah ini. Segala survei hanyalah cermin persepsi—dan persepsi, seperti halnya politik, bisa dimanipulasi.
Padang, 12 Agustus 2025.
