Foto Ilustrasi lulusan SMP
PALEMBANG, ALINIANEWS.COM — Kekhawatiran kembali menyelimuti ribuan orang tua siswa di Kota Palembang. Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, krisis daya tampung di sekolah negeri masih belum terselesaikan. Ribuan lulusan SMP terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK negeri karena keterbatasan jumlah sekolah.
Data dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan mencatat, sekitar 28 ribu siswa lulus dari SMP sederajat tahun ini di Palembang. Sementara kapasitas sekolah negeri hanya sekitar 15 ribu kursi, baik di SMA maupun SMK negeri. Sisanya dipaksa memilih sekolah swasta atau menghadapi risiko tidak melanjutkan pendidikan sama sekali.
“Kami sudah mencoba berbagai jalur pendaftaran, tapi selalu penuh. Anaknya punya nilai bagus, tapi kalah zonasi. Mau ke swasta, biayanya kami tidak sanggup,” ujar Yuniarti, warga Sukarami yang anaknya gagal masuk SMA negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Reza, membenarkan bahwa daya tampung sekolah negeri memang belum memadai. “Setiap tahun kami berupaya menambah ruang belajar, tapi pertumbuhan jumlah lulusan masih lebih cepat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/7).
Kondisi ini juga menjadi perhatian kalangan DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Syamsudin, menyebut bahwa seharusnya pemerintah kota dan provinsi lebih proaktif membangun unit sekolah baru. “Pendidikan adalah hak dasar. Jika ribuan siswa tidak bisa sekolah hanya karena tidak ada tempat, maka ini darurat pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Sriwijaya, Dr. Nuraini Marsudi, menilai perlu kebijakan afirmatif dari pemerintah. “Jangan hanya mengandalkan sekolah negeri yang terbatas. Sekolah swasta yang mau menampung siswa miskin seharusnya diberi insentif,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel melalui pernyataan resmi Gubernur H. Herman Deru menyatakan akan menambah pembangunan sekolah negeri di wilayah padat penduduk seperti Jakabaring dan Plaju, serta mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta.
Namun, bagi para orang tua siswa, langkah-langkah tersebut dinilai belum menjawab keresahan saat ini. “Anak kami butuh sekolah sekarang, bukan lima tahun lagi,” ujar seorang wali murid lain dengan nada kecewa. (Bangun)
