BANDUNG, ALINIANEWS.COM – Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5) diwarnai aksi walk out dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Langkah itu diambil sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap melecehkan peran legislatif.
Pemicu ketegangan bermula dari pernyataan Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan soal pembangunan di hadapan kepala desa se-Jabar. Saat itu, dia menyatakan jika dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.
“Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit,” kata Dedi, dalam pidatonya.
“Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR,” imbuhnya.
Dia juga menyampaikan, bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. “Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati,” katanya.
Atas dasar itu, ketika rapat paripurna berlangsung, salah satu kader PDIP, Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendiskreditkan lembaga tersebut.
“Begini Pimpinan, sembilan hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap, acara musrenbang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu kita sikapi,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
“Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi,” ujarnya, dikutip dari video Kompas.TV.
Doni menyimpulkan bahwa ucapan Dedi tersebut menunjukkan bahwa gubernur seperti tidak membutuhkan pendapat dari anggota DPRD.
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyampaikan interupsi dalam sidang dan menegaskan bahwa ucapan Gubernur telah merendahkan martabat DPRD. Ia menuntut agar Dedi segera memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan anggota dewan.
Menurut Doni, pernyataan Gubernur tersebut menggambarkan seolah-olah DPRD menjadi hambatan dalam proses pembangunan, padahal legislatif memiliki peran krusial dalam mengawal anggaran dan kebijakan daerah. Ia menyebut bahwa etika antarlembaga harus tetap dijaga demi keberlangsungan pemerintahan yang sehat.
Tapi, lanjut dia, ternyata dalam pembahasan rancangan peraturan daerah seperti saat itu, Jumat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membutuhkan DPRD untuk membahas.
“Gubernur tidak bisa jalan sendiri untuk membuat peraturan daerah”, Ucapnya.
“Saya berharap dalam rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Jawa Barat,” ucapnya.
Ia berpendapat, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrenbang tersebut, fraksi tidak perlu menyampaikan pandangan.
“Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri,” tuturnya.
“Sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya, pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara musrenbang tanggal 7 Mei yang lalu,” ucapnya menegaskan.
Menurutnya, selama sembilan hari sejak gubernur menyampaikan pernyataan di musrenbang tersebut, tidak satu pun anggota DPRD yang bersuara.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur. Ia menyampaikan bahwa walk out tersebut bukan tindakan emosional, tetapi bentuk pembelaan terhadap marwah DPRD sebagai institusi negara.
Aksi walk out tersebut juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Fraksi PDIP memilih meninggalkan ruang sidang sebelum mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dibahas.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi aksi itu dengan tenang. Ia menyatakan bahwa ekspresi politik seperti walk out adalah bagian dari demokrasi dan merupakan hak setiap fraksi untuk menunjukkan sikap politiknya.
Menurut Dedi, kolaborasi antarlembaga tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk rapat-rapat panjang, namun bisa dalam bentuk kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pernyataannya saat Musrenbang, katanya, dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dalam birokrasi.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, menyebut bahwa peristiwa ini bisa jadi hanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Ia berharap hubungan antara legislatif dan eksekutif bisa segera kembali harmonis dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat.
Pimpinan rapat, Iwan Suryawan, juga menyatakan sikap menghormati keputusan Fraksi PDIP untuk keluar dari sidang. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut dan mendorong terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak.
Rapat paripurna tersebut tetap berjalan dengan kehadiran 77 dari 118 anggota DPRD Jabar, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, yang mewakili pemerintah provinsi.
Terbaru, Dedi Mulyadi menyatakan permintaan maafnya kepada Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.
Dedi Mulyadi yang akrap disapa KDM menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa. Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.
Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.
Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.
“Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD,” ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).
Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.
“Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari,” kata Dedi Mulyadi.
Ketegangan ini menandai perlunya perbaikan komunikasi antara lembaga pemerintah daerah, agar fungsi pengawasan dan kolaborasi berjalan selaras demi kepentingan publik. (KOMPAS/MCHL)
