Pulau Enggano. TEMPO/Arie Basuki
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah bergerak cepat menyikapi permasalahan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Ia menyebut gaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mengedepankan respons cepat dalam setiap penanganan masalah.
“Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama ya, inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang, kita coba responsif,” ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat memprediksi persoalan mendadak seperti pendangkalan di pelabuhan, namun pemerintah sigap merespons. “Permasalahan di masyarakat tentunya terjadi dengan sangat cepat. Dengan segala jenis permasalahan, kita tidak bisa memprediksi terjadinya pendangkalan. Maka begitu ada kejadian yang dituntut masyarakat, kita adalah respons yang cepat dari seluruh jajaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti komunikasi lintas lembaga yang baik, khususnya dengan DPR RI. “Saya dengan pimpinan-pimpinan DPR, karena kebetulan juga dulu pernah ditugaskan di sana, jadi komunikasinya enak sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya,” imbuh politikus Partai Gerindra itu.
Namun, di tengah pernyataan optimistis tersebut, suara kritis datang dari tokoh masyarakat Bengkulu dan warga Pulau Enggano. Mereka menyampaikan bahwa kondisi di lapangan jauh dari narasi “baik-baik saja”.
Tokoh Bengkulu dan mantan anggota DPD RI, Muspani, menyatakan bahwa sudah saatnya narasi normatif dihentikan. “Sudah saatnya Pemerintah Provinsi berhenti bicara soal ‘koordinasi sudah dilakukan’ atau ‘sedang kami rancang’. Sebab yang dibutuhkan warga adalah listrik yang menyala, kapal yang berlayar, dan kehidupan yang bergerak. Enggano tidak baik-baik saja. Dan kita semua tahu itu. Pertanyaannya: apakah Pemerintah Provinsi Bengkulu masih mau pura-pura tidak tahu?” tegas Muspani dalam rilis yang diterima Rabu (2/7/2025).
Pulau Enggano kini mengalami keterisolasian menyusul pendangkalan pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Akibatnya, kapal laut tak bisa merapat, penumpang diturunkan di tengah laut, dan distribusi bahan pangan serta hasil bumi tersendat. Ekonomi masyarakat pun lumpuh ratusan petani enggan memanen hasil kebun karena harga jatuh dan jalur distribusi tidak tersedia.
Situasi diperparah dengan krisis energi. Listrik padam rutin terjadi pukul 11.00–16.00 WIB dan 22.00–05.00 WIB. Bahkan saat diskusi publik daring bertajuk “Inpres Pulau Enggano: Tepis Isu Seolah Enggano Baik-baik Saja” yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Bengkulu pada 29 Juni 2025, listrik padam pukul 22.00 WIB. Diskusi pun berlangsung dalam gelap.
“Diskusi itu seperti simbolis membicarakan ‘janji terang’ dalam kegelapan yang nyata,” ujar Muspani.
Padahal, narasi pemerintah pusat menyebut bahwa stok BBM cukup untuk 20 hari, biosolar dan elpiji tersedia. Namun di Enggano, warga tak merasakan manfaat dari klaim tersebut. “BBM pun tak jelas nyangkut di mana,” tambah Muspani.
Presiden Prabowo sejatinya telah menerbitkan Inpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Darurat Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai pada 24 Juni 2025. Inpres ini menugaskan Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi daerah, mengalokasikan anggaran, dan mendukung perizinan. Namun, hingga awal Juli, belum ada SK Gubernur maupun langkah konkret dari pemerintah daerah.
Tokoh adat Enggano, Milson Kaitora, menyebut narasi bahwa Enggano baik-baik saja adalah kebohongan. Kepala Desa Kaana, Alamuddin, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kapal pengangkut hasil bumi, bukan sekadar janji. Aktivis perempuan Enggano, Puji Hendri, mengingatkan bahwa beban ekonomi sangat dirasakan oleh perempuan, yang menjadi pihak pertama yang harus berhemat dalam keterbatasan.
Para peserta diskusi mendesak Gubernur Bengkulu segera mengeluarkan SK pembentukan tim koordinasi dan turun langsung ke lapangan. Mereka juga mengusulkan agar disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) berbasis Inpres, yang disinkronkan ke dalam RPJMD dan RKPD.
“Gubernur bukan hanya kepala daerah administratif, tetapi juga dirigen dari orkestra lintas sektor. Ia harus bisa menggerakkan Pemkab Bengkulu Utara, Pemerintah Kota Bengkulu, Pelindo, PLN, Pertamina, dan kementerian teknis—agar pembangunan tidak macet di tumpukan surat dinas dan rapat koordinasi tanpa tindakan,” pungkas Muspani. (*/rel)
