ALINIANEWS.COM — Gelombang protes yang berujung korban jiwa belakangan ini bukan sekadar soal harga beras atau mahalnya biaya hidup. Pangkal bala keresahan rakyat justru terletak pada jurang ketidakadilan yang semakin menganga. Salah satu pemicunya: privilese para wakil rakyat yang terus dipelihara, sementara masyarakat semakin tercekik.
Tunjangan DPR adalah simbol paling telanjang dari paradoks ini. Bayangkan, tunjangan rumah Rp50 juta per bulan tetap diberikan, bahkan kepada mereka yang sudah punya rumah pribadi di Jabodetabek. Sebuah angka yang jelas-jelas mengada-ada bila dibandingkan harga sewa riil yang tak sampai seperlima dari nominal itu.
Tidak hanya itu. Ada pula tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, tunjangan sidang, hingga listrik dan telepon. Belum lagi dana reses yang tiap tahun mencapai lebih dari Rp2 triliun, tapi minim transparansi. Semua dalam bentuk lump sum, dibayar di muka, nyaris tanpa mekanisme audit.
Di sinilah letak masalah terbesar: bukan soal besar kecilnya angka, melainkan hilangnya rasa keadilan publik. Rakyat menonton para elit memperbanyak fasilitas, sementara mereka sendiri antre bantuan pangan. Rakyat membayar pajak penuh, sementara anggota DPR justru bebas pajak karena ditanggung negara.
Para ekonom sudah memberi resep sederhana: hentikan tunjangan seragam, ubah semua menjadi skema rembes berbasis kinerja nyata, satukan ke dalam single salary, dan cabut tunjangan seremonial yang tidak relevan. Hematnya memang hanya ratusan miliar per tahun, tak sebanding dengan APBN ribuan triliun. Tetapi nilai politiknya sangat besar: memulihkan legitimasi DPR dan mengurangi amarah publik.
Presiden Prabowo dan DPR punya pilihan: terus memelihara privilese yang merusak kepercayaan rakyat, atau segera melakukan reformasi menyeluruh demi keadilan fiskal. Tidak ada lagi waktu untuk basa-basi. Rakyat menuntut keadilan, bukan alasan.
Kalau DPR terus abai, jangan salahkan bila rasa frustrasi berubah menjadi bara di jalanan. Dan ketika api itu membesar, bukan hanya DPR yang terbakar, tapi juga wibawa negara. (YURNALDI)
