Urusan sampah di Kota Padang tampaknya memang sulit beres. Tapi siapa sangka, yang paling bau bukan cuma tumpukan limbah di sudut-sudut kota, melainkan permainan anggaran di balik meja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan fiktifnya belanja BBM kendaraan sampah DLH senilai Rp985 juta bukan sekadar catatan kejanggalan administrasi. Ini adalah sinyal keras bahwa ada yang lebih kotor dari sampah kota: mental korup dan kelakuan culas segelintir oknum di pemerintahan.
Lucunya, dari total kendaraan pengangkut sampah yang katanya rajin isi BBM, nyatanya sebagian besar malah tidak pernah mengisi bahan bakar di SPBU yang jadi rekanan resmi. Nota-nota pembelian BBM? Dipertanyakan keasliannya, bahkan ada yang berasal dari SPBU yang tak ada hubungan kerja sama dengan DLH. Ini bukan sekadar salah input data, ini sudah masuk wilayah manipulasi.
Apa kata publik? Wajar jika kepercayaan terhadap pemerintah kota makin tipis. Bagaimana bisa rakyat percaya sampah diangkut tepat waktu kalau anggaran untuk kendaraan saja diduga jadi bancakan? Bagaimana warga mau optimis pada penataan kota, kalau yang ditata malah cara mempercantik laporan keuangan?
Dan seperti biasa, dalih klasik pun muncul. Ada yang mengaku “tidak tahu”, ada yang bilang “nanti dicek dulu”, dan tentu saja, ada yang berharap publik lupa.
Tapi publik tidak bodoh. Ini Kota Padang, bukan ladang eksperimen oknum yang mau main api dengan uang rakyat. Uang Rp985 juta itu bukan uang siluman. Itu uang rakyat yang harusnya dipakai untuk pelayanan publik, bukan buat memperkaya segelintir orang dengan cara kotor.
Sudah cukup! Pemerintah Kota Padang, jangan hanya sibuk konferensi pers dan pernyataan normatif. Masyarakat butuh tindakan konkret, bukan sekadar janji. Siapa yang terlibat, harus diproses. Jangan tunggu aroma busuk ini makin menyebar, merusak kepercayaan yang sudah terlanjur compang-camping.
Sampah di jalanan bisa diangkut. Tapi kalau sampah mental birokrasi dibiarkan, kota ini akan terus bau korupsi. (Yurnaldi)
