ALINIANEWS.COM — Ketika jalanan dipenuhi suara rakyat yang marah, elite politik sibuk mengeluarkan pernyataan. Partai NasDem menonaktifkan dua anggotanya. Partai Amanat Nasional memberi maklumat moral agar kadernya tidak arogan dan tidak pamer kekayaan. Dua langkah ini sekilas tampak berani, tetapi sejatinya masih sebatas lip service untuk meredam amarah rakyat yang sudah terlanjur meluap.
Apakah dengan menonaktifkan dua orang kader, seluruh masalah terjawab? Apakah dengan himbauan agar tidak flexing lalu citra DPR bisa pulih? Jawaban rakyat jelas: tidak.
Demonstrasi dan gelombang protes bukan sekadar akibat perilaku arogan segelintir anggota DPR. Akar masalahnya jauh lebih dalam: DPR telah kehilangan kepercayaan publik. Lembaga yang seharusnya menjadi suara rakyat kini lebih tampak sebagai perkumpulan elite yang sibuk mengamankan privilese. Di tengah krisis, rakyat disuguhi pamer harta, pamer fasilitas, dan pamer kekuasaan. Maka, jangan salahkan rakyat jika amarahnya meledak.
NasDem dan PAN memang mengambil langkah. Tapi mari jujur: langkah itu lebih mirip simbol politik ketimbang upaya nyata memperbaiki keadaan. Nonaktif dua kader tidak mengubah fakta bahwa DPR tetap bergelimang fasilitas mewah. Himbauan moral tidak mengurangi sepeser pun tunjangan dan fasilitas yang selama ini menjadi bahan bakar kecemburuan sosial.
Rakyat tidak lagi butuh kata-kata. Mereka menunggu tindakan konkret: pemotongan fasilitas wakil rakyat, transparansi penggunaan anggaran, keberanian menindak aparat yang melukai rakyat, dan kesediaan wakil rakyat berdialog langsung, bukan bersembunyi di balik pagar gedung megah.
Jika partai politik masih mengira bisa meredam gejolak dengan pernyataan manis, mereka keliru besar. Api di jalanan tidak akan padam hanya dengan air ludah. Ia hanya akan padam jika ada keberanian mengembalikan politik ke jalur aslinya: berpihak pada rakyat.
NasDem dan PAN sudah melangkah, tapi langkah kecil itu belum cukup. Jika partai-partai lain hanya diam, maka sejarah akan mencatat: rakyat turun ke jalan bukan karena benci demokrasi, melainkan karena dikhianati oleh wakil-wakilnya. (YURNALDI)
