TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran pembelian BBM dan pelumas di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali membuka borok lama soal lemahnya tata kelola keuangan daerah. Ironisnya, Badan Penghubung Sumatera Barat di Jakarta—lembaga yang mestinya menjadi wajah diplomasi daerah di tingkat pusat—justru tercatat sebagai penyumbang terbesar potensi kerugian keuangan daerah dalam kasus ini, yakni mencapai Rp213,9 juta dari total Rp557,2 juta.
Jika ditelusuri lebih jauh, modusnya bukan sesuatu yang baru: manipulasi struk atau nota BBM yang diajukan sebagai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan operasional kendaraan. BPK menemukan adanya ketidaksesuaian tanggal, nomor SPBU, bahkan adanya duplikasi struk. Hal ini tentu bukan sekadar persoalan administratif belaka, melainkan indikasi dugaan penyimpangan yang serius.
Publik Sumatera Barat wajar bertanya: bagaimana mungkin lembaga yang berada di jantung ibu kota negara, yang semestinya menjadi cermin profesionalisme birokrasi ranah Minang, justru terlibat dalam praktik yang mengundang kecurigaan ini?
Lebih jauh, pernyataan Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama, yang menyebut bahwa pihaknya telah memberi sanksi kepada driver dan PPTK, serta berjanji akan melakukan klarifikasi ke Pertamina, justru menimbulkan tanda tanya. Jika seluruh bon atau struk benar-benar berasal dari SPBU resmi, mengapa bisa terjadi perbedaan data, duplikasi struk, atau ketidaksesuaian lainnya? Bukankah semestinya, pengadaan BBM untuk operasional lembaga dilakukan dengan sistem yang transparan, mudah ditelusuri, dan minim celah manipulasi?
Temuan ini juga mempertegas lemahnya mekanisme kontrol internal di Badan Penghubung. Pengakuan bahwa proses penyaluran BBM dilakukan melalui “permintaan dari bendahara kepada driver” jelas membuka ruang penyimpangan. Sistem ini terlalu longgar dan rentan disalahgunakan, apalagi jika pengawasan terhadap pelaporan dan verifikasi bukti pembelian tidak dilakukan dengan ketat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, persoalan ini bukan hanya terjadi di Badan Penghubung. Delapan SKPD tercatat terlibat dalam kelebihan pembayaran BBM, mulai dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ini mencerminkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Sumbar.
Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pengembalian uang ke kas daerah atau sekadar memberikan sanksi lisan dan tertulis. Harus ada audit investigatif lanjutan untuk mengungkap apakah praktik serupa juga terjadi di pos-pos anggaran lain, serta apakah ada keterlibatan pihak-pihak di level struktural yang selama ini luput dari sorotan.
Selain itu, reformasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban BBM harus menjadi prioritas. Sudah saatnya penggunaan aplikasi digital terintegrasi, yang dapat memantau konsumsi BBM kendaraan dinas secara real time, diterapkan. Beberapa daerah sudah memulainya, Sumbar tak boleh tertinggal.
Kasus ini adalah alarm keras bagi seluruh jajaran birokrasi di Sumatera Barat. Kepercayaan publik tidak akan lahir dari sekadar klarifikasi atau janji perbaikan. Yang dibutuhkan adalah ketegasan, transparansi, dan komitmen nyata untuk membersihkan praktik-praktik manipulatif, sekecil apa pun itu, dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena uang BBM yang diselewengkan bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah hak rakyat yang semestinya digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk memperkaya segelintir oknum birokrat.(yurnaldi)
