ALINIANEWS.COM — Skandal dugaan data fiktif penerima bantuan sosial (bansos) kembali mencuat. Legislator Rieke Diah Pitaloka membeberkan temuan mengejutkan: puluhan juta data penerima yang tidak valid, potensi kerugian negara mencapai Rp126 triliun setahun. Temuan ini bukan sekadar angka di atas kertas—ini adalah bukti bahwa sistem pendataan kita sedang sakit parah, dan rakyat miskin menjadi korban utama.
Data fiktif bukan hanya kelalaian administratif. Ia adalah pintu gerbang penyelewengan anggaran, mengubah bantuan untuk rakyat menjadi ladang bancakan bagi mereka yang bermental korup. Ini mencederai rasa keadilan sosial dan meruntuhkan kepercayaan publik pada negara.
Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik alasan “kesalahan teknis” atau “proses perbaikan sedang berjalan”. Fakta bahwa masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun—bahkan sejak era pemerintahan sebelumnya—menunjukkan adanya pembiaran struktural. PPATK dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat, menelusuri aliran dana, dan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau. Tidak ada kompromi untuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Lebih dari sekadar mengusut, negara wajib membangun sistem “Satu Data” yang akurat, transparan, dan terintegrasi hingga tingkat desa/kelurahan. Teknologi verifikasi berbasis biometrik, pembaruan data berkala, dan keterbukaan akses publik harus menjadi standar. Tanpa itu, bansos akan terus menjadi sumber kebocoran anggaran.
Kita tidak boleh lagi membiarkan miliaran hingga triliunan rupiah uang rakyat menguap di kantong para penikmat data palsu. Skandal ini harus menjadi momentum: bongkar, bersihkan, dan pastikan tidak terulang. Negara kuat dimulai dari data yang jujur. (YURNALDI)
