Dugaan Pemborosan Anggaran Bimtek Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Sumbar

Ilustrasi: Okezone

PADANG, ALINIANEWS.COM — Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengungkap adanya praktik pembiayaan yang berpotensi membebani keuangan daerah secara tidak efisien. Meskipun kegiatan diselenggarakan dalam format fullboard meeting di mana seluruh kebutuhan peserta difasilitasi oleh hotel panitia pelaksana tetap menerima anggaran perjalanan dinas biasa, termasuk uang harian, transportasi, dan penginapan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024, total realisasi anggaran untuk enam sub kegiatan bimtek pada dua dinas tersebut mencapai lebih dari Rp15,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan untuk membiayai komponen perjalanan dinas panitia, yang seharusnya tidak lagi dibutuhkan dalam kegiatan berbentuk fullboard.

Contohnya, pada kegiatan “Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi” oleh Dinas Sosial, realisasi anggaran perjalanan dinas panitia tercatat sebesar Rp1.830.952.009, sementara penggantian transportasi peserta hanya Rp1.507.500.000. Temuan serupa terjadi pada kegiatan Dinas Pariwisata, seperti “Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Ekonomi Kreatif”, di mana belanja perjalanan dinas panitia mencapai Rp1.185.740.839, jauh lebih tinggi dibanding penggantian transportasi peserta sebesar Rp277.500.000.

Berikut sebagian data kegiatan:

Pemborosan Anggaran Rp173,22 Juta

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa dalam kegiatan fullboard, panitia seharusnya dihitung sebagai bagian dari penerima layanan hotel yang sudah mencakup konsumsi, ruangan, dan akomodasi. Namun, dokumen perencanaan hanya mencantumkan peserta sebagai penerima paket fullboard, sedangkan panitia tetap dimasukkan dalam perjalanan dinas biasa, yang secara substansi menggandakan pembiayaan fasilitas yang telah tersedia.

Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran daerah sebesar Rp173.225.000

Dalam pemeriksaan dokumen Surat Perintah Tugas (SPT), diketahui pula bahwa perjalanan dinas panitia hanya untuk pelaksanaan kegiatan bimtek dan tidak disertai tugas tambahan lainnya. Bahkan, lokasi penginapan panitia sama dengan lokasi pelaksanaan bimtek, sehingga pembayaran penginapan dan uang harian tidak memiliki urgensi administratif yang kuat.

Dari hasil wawancara, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari kedua dinas menjelaskan bahwa panitia tidak dimasukkan dalam paket fullboard karena pertimbangan teknis anggaran, meskipun dalam praktiknya mereka juga memperoleh layanan hotel. Beberapa panitia bahkan menyatakan mendapat makanan tambahan dari hotel sebagai bonus atau insentif, walau tidak semua hotel memberikan fasilitas serupa.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan kegiatan serta ketidaktegasan dalam pemisahan fungsi anggaran, yang dapat berdampak pada inefisiensi dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana kegiatan.

Dugaan yang berkembang menyebutkan bahwa sebagian dari anggaran kegiatan bimtek ini disinyalir berasal dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumatera Barat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut lebih sarat nuansa politis daripada murni program peningkatan kapasitas masyarakat.

Output dan dampak riil dari pelaksanaan bimtek pun dipertanyakan, mengingat besarnya anggaran yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan indikator keberhasilan yang bisa diukur secara konkret. Beberapa kegiatan menyasar pelaku ekonomi kreatif dan tokoh masyarakat, namun tidak ada laporan evaluatif yang menunjukkan peningkatan kapabilitas, produktivitas, atau kontribusi nyata pasca pelatihan.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya efisiensi anggaran negara, termasuk menghentikan atau meniadakan kegiatan bimtek yang tidak memberikan output nyata bagi publik. Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pengetatan belanja operasional.

Jika kegiatan bimtek tetap dijalankan tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, maka risiko pemborosan anggaran akan terus terjadi, terutama bila format fullboard meeting dipadukan dengan anggaran perjalanan dinas ganda seperti yang ditemukan pada kegiatan ini.

Tanggapan dari dinas sosial Sumatera Barat

Pejabat Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa bimtek yang digelar memiliki tujuan spesifik dan bermanfaat langsung bagi kelompok sasaran.

“Bimtek itu kami tujukan kepada pilar-pilar sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping PKH, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial. Tujuannya untuk penguatan peran mereka di masyarakat, agar lebih optimal menjalankan tupoksi masing-masing,” jelas Syaifullah, Senin (30/6/2025).

Ia juga menambahkan bahwa sebagian bimtek ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi wanita rawan sosial ekonomi, termasuk para janda miskin dan kepala keluarga perempuan.

“Kami juga melatih para wanita rawan sosial ekonomi. Mereka dibekali keterampilan seperti memasak makanan khas dan keterampilan lain yang bisa mereka manfaatkan untuk menambah penghasilan,” ujarnya.

Sayangnya, wawancara dengan dinas sosial, yang bersangkutan tidakmau memberikan jawaban jelas mengenai dana pokir dari anggota dewan siapa yang mengusulkan program tersebut.

Respons dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat

Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyampaikan klarifikasi. Melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PSDPE), Richi Amran, pihaknya mengakui adanya selisih realisasi anggaran pada komponen biaya penginapan panitia, namun menegaskan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.

“Benar, ada selisih realisasi biaya penginapan panitia dari PNS Golongan III karena adanya perubahan indeks dalam Pergub terbaru tentang standar biaya. Namun selisih tersebut sudah kami setorkan kembali ke kas daerah dan sudah diselesaikan,” ujar Richi Amran saat ditemui di Padang, Senin (30/6/2025).

Richi juga menekankan bahwa seluruh anggaran kegiatan Dinas Pariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD.

“Perlu kami tegaskan bahwa seluruh anggaran di Dinas Pariwisata, sebagaimana OPD lainnya, bersumber dari dana APBD yang telah ditetapkan melalui mekanisme penyusunan bersama legislatif,” jelasnya.

Lebih jauh, Richi membela pelaksanaan kegiatan bimtek yang menurutnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumbar.

“Bimbingan teknis yang kami laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Ini penting karena pariwisata dan ekraf adalah sektor utama yang bisa mendongkrak pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya.

Menurutnya, kegiatan bimtek yang dilaksanakan bukan sebatas agenda seremonial, melainkan program peningkatan skill konkret yang menyasar pelaku usaha di lapangan. Fokus pelatihan diarahkan pada aspek digitalisasi, pemasaran, hingga pelayanan berbasis standar kebersihan dan kenyamanan wisatawan.

“Pelatihan yang kami adakan sangat bermanfaat dalam membekali pelaku usaha dengan keterampilan, terutama di bidang digitalisasi produk, digital marketing, branding, hospitality, dan CHSE. Agar mereka punya daya saing di era saat ini,” tambahnya (Sumber: LHP BPK RI 2024)