ALINIANEWS.COM (Bandar Lampung) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur. Penggeledahan ini mencakup rumah pribadi Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, Kantor Bupati Lampung Timur, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, menyatakan bahwa tindakan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: Print-10/L.8/Fd.2/11/2024 tertanggal 11 November 2024. Proyek yang diselidiki adalah pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2022, dengan nilai pagu sebesar Rp6.996.600.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.
Dalam penggeledahan di rumah pribadi Bupati Dawam, penyidik menyita berbagai barang bukti, antara lain:
- Satu unit mobil Honda Brio tahun 2024 dengan nomor polisi BE-1601-AAT atas nama anak Bupati Dawam.
- Beberapa sertifikat tanah.
- Emas dan jam tangan.
- Beberapa buku tabungan.
- Tas merek Gucci.
- Uang tunai sekitar Rp8 juta.
- Beberapa unit ponsel, KTP, kartu ATM, dan barang lainnya.
Sementara itu, di Kantor Bupati Lampung Timur dan Dinas PUPR Lampung Timur, tim penyidik mengamankan dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.
Armen Wijaya menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan lelang proyek ini, terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang melibatkan CV Generasi Tirta Abadi, dengan direktur berinisial AC, serta sejumlah pejabat di Kabupaten Lampung Timur. Modus operandi yang diduga dilakukan adalah manipulasi dalam proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu.
“Kami segera melakukan pemanggilan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti sehingga menjadi terang perbuatan yang dilakukan dan untuk menentukan siapa tersangkanya,” ujar Armen. Pihak Kejati Lampung juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini.
Hingga saat ini, Kejati Lampung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Proses penyidikan terus berlanjut dengan fokus pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dilansir dari Tribun Lampung Kasus dugaan korupsi ini menambah daftar panjang kasus serupa yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia. Masyarakat berharap agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan, serta pihak-pihak yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejati Lampung mengimbau kepada semua pihak yang terkait dengan proyek ini untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan. Selain itu, diharapkan agar masyarakat turut serta dalam mengawasi jalannya proses hukum guna memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan posisi strategis pejabat yang diduga terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi sorotan, dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kasus ini dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol internal terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh APBD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghindari praktik-praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan atau korupsi. Partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat diminta untuk bersabar dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau, dan informasi terbaru akan disampaikan kepada publik sesuai dengan perkembangan penyidikan. Diharapkan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari pihak berwenang
