JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wacana penerapan pemilihan elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mulai mendapat respons positif dari DPR dan pemerintah. Usulan yang disampaikan PDI Perjuangan (PDIP) itu dinilai sebagai salah satu opsi perbaikan sistem pemilu ke depan, meski tetap membutuhkan kajian mendalam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah bersikap terbuka terhadap setiap gagasan yang bertujuan memperbaiki kualitas demokrasi. Menurutnya, seluruh usulan harus dikaji secara serius sebelum diambil keputusan.
“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya. Kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan kita itu jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senin (19/1).
Namun demikian, Prasetyo mengingatkan bahwa sistem pemilu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu negara. Ia menilai, sistem yang berhasil di satu negara belum tentu cocok diterapkan di negara lain.
Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah bersama DPR untuk terus mencari formulasi terbaik dalam penyelenggaraan pemilu.
“Tapi tujuannya itu, bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita,” ujarnya.
Senada dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai gagasan e-voting patut diapresiasi. Namun, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif, terutama terkait aspek keamanan teknologi.
“Nah itu satu yang bagus, tapi alat pengamanan dari teknologi nya itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji,” kata Dasco.
PDIP sendiri mengusulkan e-voting sebagai solusi atas tingginya biaya penyelenggaraan pilkada. Meski demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan tetap mendukung pilkada langsung, di mana rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung, bukan melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa gagasan e-voting bukanlah ide baru di internal partainya. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah lama menggagas sistem ini dengan mencontoh praktik di negara lain.
“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ujar Hasto.
Dengan terbukanya ruang diskusi dari pemerintah dan DPR, wacana e-voting kini memasuki fase baru. Perdebatan tak lagi soal setuju atau tidak, melainkan bagaimana memastikan sistem tersebut aman, sesuai karakter bangsa, dan benar-benar mampu memperkuat demokrasi serta efisiensi pilkada di Indonesia. (*/Rel)
