JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membandingkan rencana impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS) dengan ekspor 2.280 ton beras premium oleh Perum Bulog ke Arab Saudi. Pernyataan itu disampaikan Amran saat dimintai tanggapan mengenai kesepakatan perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) antara Indonesia dan AS.
“Mana banyak 2.000 ton atau 1.000 ton?” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (3/3/2026).
“Kalau aku ekspor minggu depan itu baru akan ekspor 2.000, hebat enggak?” lanjutnya.
Menurut Amran, beras yang diimpor dari AS merupakan beras khusus jenis basmati yang diperuntukkan bagi kebutuhan turis asing di dalam negeri. Ia menegaskan volumenya sangat kecil dibandingkan dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog yang hampir mencapai 4 juta ton.
“1.000 (ton) bagi 4 juta (ton) berapa tuh? Enggak enggak biar ditulis, kan ini media tulis. Berapa? Kalau tidak salah 4 nolnya, benar? 0,0004 (persen). Kecil enggak?” kata Amran.
Sementara itu, ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi disebut sebagai capaian baru karena menjadi ekspor perdana beras Indonesia ke negara tersebut. Beras itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah. Menurut Amran, jemaah Indonesia lebih menyukai nasi pulen dari beras lokal seperti Inpari dan Cianjur dibandingkan beras Timur Tengah yang cenderung pera.
“Jadi bawa sama kita ke mana nih berangkat (ke luar negeri) senangnya beras yang pulen, yang beras Inpari, Cianjur,” tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa impor 1.000 ton beras dari AS merupakan bagian dari komitmen dalam perjanjian perdagangan resiprokal yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Dalam dokumen Agreements on Reciprocal Trade disebutkan Indonesia akan mengimpor komoditas pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp75 triliun. Salah satunya beras dengan komitmen 1.000 ton per tahun, mencakup kategori gabah, beras lepas kulit, beras putih, hingga beras pecah (menir).
“Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).
Ia menambahkan, dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak mengimpor beras dari AS. Volume 1.000 ton dinilai tidak signifikan dibandingkan produksi nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025.
“Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025,” kata Haryo.
Selain beras, Indonesia juga akan memfasilitasi impor berbagai komoditas AS selama lima tahun ke depan, antara lain 163.000 ton kapas, 3,5 juta ton kedelai, 3,8 juta ton tepung kedelai, dua juta ton gandum, serta peningkatan impor apel lebih dari 26.000 ton per tahun, daging sapi 50.000 ton per tahun, jeruk 3.000 ton per tahun, jagung lebih dari 100.000 ton per tahun, tepung jagung 150.000 ton per tahun, kapas 150.000 ton per tahun, etanol 1.000 ton per tahun, dan anggur 5.000 ton per tahun.
Kesepakatan impor ini muncul di tengah klaim swasembada beras pada 2025. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia tidak mengimpor beras sama sekali sepanjang 2025.
“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” kata Prabowo.
Kementan menyebut swasembada tercapai bila minimal 90 persen kebutuhan konsumsi dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pada 2025, kebutuhan konsumsi beras domestik tercatat 30,97 juta ton dengan produksi 34,34 juta ton. Sementara stok CBP pada 2026 mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan meningkat seiring panen raya dan tren produksi yang naik sekitar 15 persen hingga Maret.
Tak hanya beras, Amran menyebut Indonesia juga swasembada bawang merah, ayam, telur, dan minyak goreng.
Namun, kebijakan impor ini menuai kritik. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mempertanyakan konsistensi pemerintah.
“Kalau selama ini pemerintah berupaya sekuat tenaga tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, dan sekarang keran impor dibuka, lalu apa maknanya swasembada bagi pemerintah?” kata Said.
Ia juga menyoroti impor di tengah proyek lumbung pangan (food estate) yang diklaim untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini kan jadi anomali. Kenapa kita perlu investasi sebesar itu untuk membuka hutan, bahkan area gambut, kalau kita juga masih memberi ruang impor. Ini jadi aneh cara berpikirnya, lalu apa maknanya buka food estate dan segala macamnya?” ujarnya.
Said mengutip Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan kedaulatan dan kemandirian pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri serta kesejahteraan petani. Ia mempertanyakan apakah kebijakan impor tersebut lebih ditujukan untuk menjaga keseimbangan dagang dengan AS atau benar-benar memperhatikan nasib petani domestik.
Perdebatan pun mengemuka: di satu sisi pemerintah menyebut capaian swasembada dan bahkan membuka peluang ekspor, di sisi lain komitmen impor tetap dijalankan sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan internasional. (*/Rel)
