Ilustrasi Kantor Bupati Dharmasraya
DHARMASRAYA, ALINIANEWS.COM — Suasana mendadak heboh di Rumah Bagonjong, Kantor Bupati Dharmasraya, setelah mencuatnya informasi mengejutkan tentang dugaan kuat penyelewengan dana negara hampir Rp600 juta oleh salah seorang oknum pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Dharmasraya.
Informasi ini segera memicu perhatian publik. Apalagi, Pj. Sekda Dharmasraya, Drs. Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, membenarkan adanya dugaan tersebut ketika dikonfirmasi awak media.
“Memang benar ada dugaan seperti itu. Sejak kemarin malam, atas arahan langsung dari Ibu Bupati Anisa Suci Ramadhani, tim gabungan dari Inspektorat dan BKPSDM telah bergerak cepat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait hingga dini hari,” tegas Jasman.
Lebih lanjut, Jasman menyampaikan bahwa langkah tegas sudah diambil Pemkab Dharmasraya.
“Yang bersangkutan langsung dinonaktifkan dari jabatan pengelola keuangan. Dan jika terbukti melakukan penyelewengan, maka akan segera dicopot dari jabatan strukturalnya. Namun, kita tetap menunggu hasil akhir investigasi khusus dari Inspektorat dan BKPSDM yang ditargetkan selesai hari ini,” jelasnya.
Yang lebih mengejutkan, Pj. Sekda juga menyampaikan komitmen kuat dari Bupati Dharmasraya, Anisa Suci Ramadhani, bahwa kasus ini tidak boleh ditutupi atau dilindungi.
“Ibu Bupati sangat serius. Beliau menegaskan bahwa kasus ini harus diusut dan dituntaskan hingga tuntas. Karena beliau berkomitmen penuh menjalankan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta berpihak kepada rakyat. Tidak ada ruang bagi penyimpangan, siapapun pelakunya,” ujar Jasman dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan pada Kamis, 7 Agustus 2025, tim Inspektorat masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap oknum yang diduga melakukan penyelewengan, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Publik kini menunggu langkah tegas lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, sebagai bukti nyata bahwa reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih bukan sekadar slogan. (*/Red)
