JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Partai Demokrat mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang menyebarkan tudingan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan dalang di balik isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demokrat menilai tudingan tersebut sebagai fitnah keji yang tidak memiliki dasar fakta. Melalui somasi, partai berlambang mercy itu menuntut para pemilik akun segera menyampaikan permintaan maaf serta memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Partai Demokrat menyoroti penyebaran narasi tersebut dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim dengan pola yang berulang dan terkesan terkoordinasi. Menurut Demokrat, kondisi ini berpotensi membentuk opini publik yang menyesatkan serta merusak etika politik dan kualitas demokrasi.
Kepala Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, langkah hukum ini diambil untuk memberi pelajaran bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas yang diatur oleh hukum.
“Kita ingin membuktikan. Anda merasa sepertinya Anda akan bebas, akan dilindungi hukum? Ya kami lakukan langkah ini. Kami mau menunjukkan bahwa dalam demokrasi, kebebasan itu ada batasnya. Janganlah sampai kita memfitnah seseorang,” tegas Herzaky.
Ia menambahkan, somasi tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 juncto Pasal 45, yang mengatur larangan penyebaran berita bohong dan fitnah.
Sementara itu, pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menilai langkah somasi yang ditempuh Partai Demokrat sudah tepat sebagai upaya membuka ruang klarifikasi. Menurutnya, proses hukum pidana tidak harus berlanjut apabila pihak yang menyebarkan tudingan bersedia meminta maaf, mengklarifikasi pernyataan, serta menghapus konten bermasalah.
“Mudah-mudahan narasi-narasi yang menyebut seorang tokoh yang terkait dengan apa yang kita diskusikan itu akan meredam. Karena perkara pokok primernya (soal ijazah) saja belum selesai, kok malah menyeret-nyeret pihak lain. Langkah ini tepat agar isu tidak liar ke mana-mana,” ujar Hibnu.
Tudingan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah palsu Jokowi juga dinilai bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri. Pada Juli tahun lalu, Jokowi secara terbuka membantah rumor adanya “orang besar” di balik isu tersebut.
Kala itu, Jokowi menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak memiliki kaitan dengan Partai Demokrat maupun SBY.
“Enggak ada. Saya enggak pernah berbicara masalah warna (partai). Tapi sekali lagi, jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Enggaklah, beliau adalah negarawan yang baik,” tegas Jokowi.
Dengan langkah somasi ini, Partai Demokrat berharap penyebaran informasi menyesatkan dapat dihentikan dan ruang publik kembali diisi dengan diskursus politik yang sehat, beradab, serta berbasis fakta. (*/Rel)
