JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Partai Demokrat menyatakan belum menentukan sikap terkait usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana tersebut masih menjadi bahan kajian dan diskursus internal partai.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, pembahasan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah—baik secara langsung maupun melalui DPRD—terus berlangsung di internal Demokrat, meski tidak diekspos ke publik.
“Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik,” kata Syahrial, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
Menurut Syahrial, Demokrat masih mendalami berbagai aspek dari usulan tersebut. Ia menilai setiap partai politik memiliki argumentasi masing-masing, dengan tujuan akhir membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat.
“Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat,” ujar Syahrial.
Namun demikian, Syahrial tidak menutup mata terhadap kelemahan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ia mengingatkan pengalaman masa lalu ketika mekanisme tersebut diterapkan.
“Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin,” ucapnya.
Di tengah perdebatan tersebut, Syahrial menegaskan fokus utama Partai Demokrat saat ini adalah membantu pemerintah menangani bencana yang melanda sejumlah daerah. Fokus itu, kata dia, sejalan dengan arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan kader Demokrat, di mana kondisi di beberapa provinsi rakyat kita sedang menghadapi bencana alam. Jauh lebih penting bagi Demokrat membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi kesulitan rakyat,” ujar Syahrial.
Sebelumnya, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menilai mekanisme tersebut lebih efisien, terutama dari sisi anggaran dan proses politik.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono mencontohkan besarnya anggaran pilkada yang bersumber dari APBD. Pada 2015, dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun, sementara pada 2024 meningkat tajam menjadi lebih dari Rp37 triliun.
Selain itu, ia menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah, yang kerap menjadi penghalang bagi figur-figur potensial.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi,” kata Sugiono. “Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa.”
Atas dasar itu, Gerindra menegaskan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar Sugiono. (*/Rel)
