JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Jakarta, Rabu (24/9/2025). Massa petani bersama elemen masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan desakan reforma agraria sejati dan kedaulatan pangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary menyebutkan, sebanyak 9.498 personel gabungan disiagakan. Pasukan terdiri dari 7.000 anggota Polri, 1.400 personel TNI dari Kodam Jaya dan Marinir, serta 600 personel dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Sejak pagi situasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI terpantau aman dan terkendali. Bapak Kapolda Metro Jaya menegaskan agar pengamanan dilaksanakan secara humanis, prosedural, dan tertib,” kata Ade Ary.
Ia menegaskan, personel tidak dibekali senjata api. Sementara penggunaan gas air mata hanya dapat dilakukan sesuai SOP dan atas izin langsung Kapolda Metro Jaya. “Semua langkah pengamanan berada dalam kendali komando,” ujarnya.
Polda Metro Jaya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat kepadatan lalu lintas di sejumlah titik.
Ribuan Massa Padati Kawasan DPR dan Istana
Sejumlah organisasi tani dan masyarakat sipil bergabung dalam aksi ini, di antaranya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Komite Aksi HTN ke-65, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat (KPPR), hingga BEM Si Kerakyatan.
Koordinator aksi HTN 2025, Rizaldi, menyebut unjuk rasa kali ini mengusung tema: “Tidak ada Kedaulatan Pangan tanpa Reforma Agraria Sejati, Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Perampas Tanah!”
Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan rute Stasiun Gambir 2 – Kedutaan Besar Amerika Serikat – Balai Kota Jakarta – Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Konsentrasi utama massa berada di sekitar Istana Negara, sementara aparat tetap menyiagakan pasukan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
Di kawasan Patung Kuda, massa menutup arus kendaraan menuju Stasiun Gambir dengan menggunakan barikade besi. Polisi pun menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional sesuai eskalasi massa.
Sembilan Tuntutan Petani
Dalam pernyataannya, Sekjen KPA Dewi Kartika menegaskan, salah satu tuntutan utama adalah agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif.
“GTRA yang dibentuk selama 10 tahun pemerintahan Jokowi terbukti telah gagal menjalankan reforma agraria, sebab ketimpangan penguasaan tanah semakin parah, petani semakin gurem bahkan kehilangan tanah,” ujar Dewi.
Ia mengungkapkan, satu persen kelompok elite menguasai 58 persen tanah, kekayaan alam, dan sumber produksi. Akibat ketimpangan tersebut, sepanjang 2015–2024 tercatat 3.234 konflik agraria dengan luas 7,4 juta hektar, berdampak pada 1,8 juta keluarga kehilangan tanah dan mata pencaharian.
“Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, Badan Otorita Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, atau Kawasan Ekonomi Khusus, bank tanah, dan militerisasi pangan terus meluas ke kampung-kampung dan desa,” jelas Dewi. “(Mereka) merampas tanah petani dan wilayah adat, menutup akses ke laut dan wilayah tangkapnya akibat sudah dikapling-kapling para pengusaha.”
Selain itu, massa juga menuntut agar pemerintah:
-
Menyelesaikan konflik agraria tanpa kekerasan dan kriminalisasi,
-
Menetapkan tanah perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),
-
Menjadikan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bagian dari TORA,
-
Merevisi Perpres Reforma Agraria No. 62/2023 agar sejalan dengan kedaulatan pangan,
-
Merevisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi untuk memperkuat petani,
-
Mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat,
-
Mencabut UU Cipta Kerja yang dianggap memperlebar ketimpangan agraria,
-
Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani.
Aparat Siaga Penuh
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyebut apel kesiapan pasukan dilakukan sejak pukul 06.00 WIB. “Sebanyak 8.340 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov Jakarta disiapkan di beberapa titik, baik di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional. “Situasi lalu lintas akan kami sesuaikan dengan eskalasi massa. Jika terjadi kepadatan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional,” kata Ruslan.
