JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah China akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang selama ini menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan melalui perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini merupakan kerja sama antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan bahwa sejak beroperasi dua tahun lalu, kereta cepat Jakarta–Bandung berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Menurutnya, layanan transportasi tersebut telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dan terus menunjukkan peningkatan arus pengguna.
“Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api,” ujar Guo Jiakun dalam keterangan di laman resmi Kemlu China, Jumat (24/10/2025).
China Tak Jawab Langsung Soal Utang, Tapi Siap Fasilitasi Operasional
Dalam pernyataannya, Guo Jiakun tidak secara eksplisit menyinggung ihwal utang proyek Whoosh. Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama antara kedua negara akan terus berlanjut dalam mendukung operasional kereta cepat tersebut.
“Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian terhadap proyek infrastruktur seperti kereta cepat seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi finansial semata, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Perlu ditegaskan bahwa ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta–Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup Guo.
Luhut: Kondisi Keuangan Proyek Sejak Awal Sudah Tidak Baik
Isu mengenai penyelesaian utang proyek Whoosh juga menjadi perhatian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku heran karena pembahasan restrukturisasi utang kereta cepat ramai dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Luhut, persoalan utang proyek kini hanya tinggal melalui proses restrukturisasi, bukan pelunasan dengan dana negara.
“Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Ia mengungkapkan, China telah menyetujui proses restrukturisasi tersebut, meski sempat mengalami keterlambatan akibat pergantian pemerintahan.
Danantara Siapkan Tim ke China untuk Negosiasi Ulang
Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga akan mengirimkan tim ke China untuk melakukan negosiasi ulang terkait pinjaman proyek KCJB.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas ulang beberapa aspek penting, mulai dari tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang pembayaran.
“Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita, kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
Dony menambahkan, pembahasan tersebut juga melibatkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Proyek Bernilai Rp119 Triliun, KCIC Catat Kerugian Rp1,6 Triliun
Berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025, KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Sementara jumlah penumpang sepanjang tahun 2024 hanya sekitar 6 juta orang dengan rata-rata harga tiket Rp250 ribu. Artinya, total pendapatan kotor dalam setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.
Proyek kereta cepat ini menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (kurs Rp16.500 per dolar AS), termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS dari nilai investasi awal 6,05 miliar dolar AS.
Sebagian besar dana proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen dari total nilai proyek, dengan bunga 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun, sedangkan 25 persen sisanya berasal dari ekuitas pemegang saham.
Konsorsium BUMN PSBI, yang menjadi pemegang saham Indonesia dalam KCIC, terdiri dari:
-
PT KAI (Persero) dengan porsi 58,53 persen,
-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36 persen,
-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen, dan
-
PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen.
Dengan komposisi tersebut, total pinjaman pihak Indonesia ke CDB mencapai 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun), belum termasuk beban bunga yang mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.
Menkeu Pastikan APBN Tidak Digunakan Bayar Utang Whoosh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutupi kewajiban utang proyek Whoosh.
Menurutnya, selama struktur pembayaran antara pihak KCIC dan CDB tertata dengan baik dan transparan, tidak akan ada masalah.
“Selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan,” kata Purbaya.
Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut hasil dividen perusahaan BUMN di bawah Danantara tidak akan digunakan untuk membayar utang, melainkan sepenuhnya untuk investasi dan penguatan modal jangka panjang.
Meski terus menuai kritik, Pemerintah China menyebut proyek KCJB sebagai simbol kerja sama strategis antara Beijing dan Jakarta yang membawa manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang. Namun di sisi lain, dari perspektif bisnis, proyek ini masih menghadapi tantangan serius mulai dari beban utang besar, efisiensi operasional, hingga tingkat okupansi yang belum optimal.
Bagi pemerintah Indonesia, tantangannya kini adalah menyeimbangkan antara menjaga hubungan diplomatik dengan China dan memastikan keberlanjutan finansial proyek tanpa membebani anggaran negara. (*/Rel)
