JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah untuk menolak kenaikan upah minimum 2026 yang dianggap terlalu rendah. Pemerintah disebut hanya menaikkan upah sekitar Rp90 ribu per bulan, angka yang dinilai jauh dari kebutuhan riil pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan demonstrasi dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan Gedung DPR dan Istana Negara di Jakarta.
“Aksi ini merupakan gerakan nasional yang akan dilakukan secara serentak di kota-kota industri. Untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau di DPR RI pada tanggal 24 November 2025. Keputusan final ditentukan sesuai dinamika lapangan,” ujar Said kepada wartawan, Senin (24/11/2025).
Said memperkirakan sekitar 15 ribu buruh akan turun ke jalan di Jakarta. Aksi juga digelar di berbagai daerah pusat industri seperti Bandung, Serang, Semarang, hingga Surabaya.
“Di Jakarta sendiri diperkirakan sebanyak lima belas ribu buruh akan ikut serta melakukan aksi nasional tersebut. Di Bandung aksi akan berlangsung di Gedung Sate, di Serang di Kantor Gubernur Banten, dan di Semarang di Kantor Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.
Untuk wilayah Jawa Timur, massa diprediksi lebih besar.
“Di Surabaya aksi sentral dipastikan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan mencapai lebih dari sepuluh ribu peserta aksi,” imbuhnya.
Penolakan buruh berpusat pada kenaikan upah minimum 2026 yang menurut perhitungan pemerintah hanya naik rata-rata Rp90 ribu per bulan. Angka itu berasal dari inflasi 2,65 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,12 persen pada periode Oktober 2024–September 2025.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (38 provinsi) tidak lebih dari Rp3 juta. Maka rata-rata kenaikan upah minimum hanya di kisaran 90 ribu per bulan,” kata Said.
Tiga Opsi Kenaikan Versi Buruh
Said Iqbal mengungkapkan ada tiga opsi besaran kenaikan upah yang masih bisa dinegosiasikan:
-
Tuntutan awal buruh: kenaikan 8,5–10,5 persen.
-
Alternatif kedua: kenaikan 7,77 persen, berasal dari formula 2,65 persen inflasi + indeks tertentu 1 poin × pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.
-
Alternatif ketiga: kenaikan minimal 6,5 persen.
Melalui aksi nasional ini, KSPI dan Partai Buruh memberikan sinyal kuat kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan formula upah minimum.
“Aksi ini menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha. Buruh tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja,” tegas Said.
Aksi besar buruh hari ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga ada kepastian formula pengupahan yang dianggap lebih memihak pekerja. (*/Rel)
