JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya sejumlah celah korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut merupakan hasil kegiatan monitoring dan pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2025.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, selama tahun 2025 KPK telah menyelesaikan 20 kajian strategis, policy brief, serta corruption risk assessment (CRA) terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai rawan penyimpangan.
Kajian tersebut mencakup sejumlah program strategis, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta budi daya Benih Bening Lobster (BBL). Selain itu, KPK juga mengkaji Program Rumah Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta kebijakan lain yang dinilai memiliki kerentanan dari sisi desain kebijakan, regulasi, dan tata kelola.
“Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan,” ujar Tanak dalam konferensi pers laporan kinerja KPK akhir tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Tanak, mekanisme pengadaan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai berisiko memperpanjang rantai pelaksanaan program, meningkatkan potensi konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan temuan tersebut. Ia menyebut mekanisme pengadaan bantuan pemerintah masih melibatkan proses yang panjang dan banyak pihak.
“Prosesnya masih cukup panjang. Ada semacam rantai pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak. Nah di sini lah perlu perbaikan,” kata Setyo dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Meski demikian, Setyo menyampaikan hasil kajian secara lengkap akan dipublikasikan melalui laman jaga.id pada akhir 2025 agar dapat diakses dan dipantau oleh publik.
“Selain dilakukan melalui laman tersebut, itu (hasil kajian, red.) juga dikoordinasikan dengan pihak kementerian dan lembaga yang membidangi hal yang menjadi bahan kajian,” ujarnya.
Tanak menambahkan, selain MBG, KPK juga menemukan sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi dalam kajian Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta kebijakan budi daya Benih Bening Lobster.
“Melalui kajian strategis, KPK mengidentifikasi kerentanan pada sejumlah program besar seperti Makan Bergizi Gratis, KIP Kuliah, hingga tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang menghasilkan perbaikan fiskal hingga Rp753 miliar,” kata Tanak.
Ia menyebut sebagian rekomendasi yang diberikan KPK telah ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dalam bentuk rencana aksi perbaikan. Ke depan, KPK mendorong penguatan regulasi, penataan mekanisme pengadaan, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas agar potensi korupsi pada program prioritas nasional dapat ditekan. (*/Rel)
