PADANG, ALINIANEWS.COM — Kemenangan besar bagi keterbukaan publik terjadi pada Kamis, 7 Agustus 2025. Setelah melalui persidangan panjang dan penuh dinamika, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat akhirnya MENGABULKAN gugatan yang diajukan BPI KPNPA RI Provinsi Sumbar terhadap SMPN 1 Padang.
Gugatan ini menyasar informasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS serta Dana Komite selama empat tahun terakhir (2021–2024) yang sebelumnya tidak diberikan kepada publik. Keputusan KI Sumbar ini menegaskan: setiap badan publik WAJIB transparan, apalagi menyangkut uang rakyat.
Dengan putusan tersebut, pihak SMPN 1 Padang wajib menyerahkan semua dokumen yang diminta penggugat sesuai ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika tidak dilaksanakan, konsekuensinya bisa berlanjut ke ranah hukum.
Drs. Danil St. Makmur, SH, perwakilan BPI KPNPA RI Sumbar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya:
> “Alhamdulillah, ini kemenangan bagi masyarakat. Putusan ini adalah peringatan keras bagi semua badan publik agar tidak menutup-nutupi informasi. Transparansi adalah hak rakyat, bukan hadiah dari pejabat,” tegasnya.
Putusan ini bukan hanya kemenangan satu pihak, tetapi alarm peringatan bagi seluruh institusi pendidikan dan badan publik di Sumbar: kelola dana dengan benar, laporkan dengan terbuka, atau bersiap menghadapi hukum.
Masyarakat kini menanti langkah SMPN 1 Padang—apakah akan patuh membuka data atau justru mencoba melawan arus keterbukaan? Yang pasti, sorotan publik kini tertuju ke sana. (*/Red)
Mudah-mudahan merembet ke sekolah2 lain.
Karena di duga juga terjadi penyelewengan penggunaan anggaran pada sekolah2 lain.
Dan dikhawatirkan ada oknum2 kepala sekolah jadi raja2 kecil di instansi yg dia pimpin