JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang semata sebagai ladang bisnis. Lebih dari itu, MBG merupakan program kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadang saat menghadiri kegiatan terkait MBG di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (16/1/2026) malam. Ia mengingatkan seluruh pelaksana, mitra, hingga yayasan yang terlibat agar menjalankan program ini dengan semangat kepedulian sosial.
“Saya berharap ibu-ibu, yayasan, maupun mitra ini (MBG) bukan hanya sekadar bisnis. Tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi uang yang bapak (pengusaha) miliki investasikan untuk mendukung program MBG bisa dirasakan adik-adik kita. Ingat masyarakat Indonesia belum semuanya beruntung,” ujar Dadang.
Dadang secara khusus mengajak para pengusaha untuk turut berinvestasi melalui pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
“Dengan bapak menginvestasikan uang bapak ini semua berkah. Bapak menjadi pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membantu masyarakat di sekitar bapak memberikan pekerjaan,” katanya.
Ia menekankan bahwa kehadiran dapur SPPG menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, mulai dari sayuran, telur, ayam, hingga ikan.
“Multiplier-nya apa, dapur ini butuh sayur, dapur ini butuh telur, dapur ini butuh ayam, butuh banyak sekali. Satu dapur kalau itu ayam kurang lebih 390 kg, kalau butuh lele sesuai jumlah itu berapa kilo,” ujar Dadang.
Dengan ratusan dapur SPPG yang telah beroperasi di wilayah Soloraya, Dadang meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat lokal. Ia mendorong pemda menggandeng petani, nelayan, peternak ayam, peternak ikan, hingga pengusaha lokal untuk mendukung rantai pasok dapur MBG.
“Artinya kalau di Soloraya ini ada 596 SPPG ini tugasnya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat petani, nelayan, peternak ayam, peternak ikan, kalau perlu ajak pengusaha-pengusaha lokal untuk mengembangkan itu,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyampaikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah yang progresif dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut SPPG Gagaksipat sebagai pionir pelaksanaan MBG di wilayah Boyolali, khususnya di Kecamatan Ngemplak.
“Pertama mungkin yang ada di Boyolali dengan mencukupi percontohan yang ada di Kecamatan Ngemplak. Hampir Pak Puspo di Kecamatan Ngemplak mendirikan SPPG. Ada empat. Dan mencukupi (MBG) Kecamatan Ngemplak,” kata Agus.
Agus mengungkapkan, hingga saat ini capaian pembangunan dapur SPPG di Boyolali telah mencapai sekitar 80 persen. Total terdapat 98 dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa selama pelaksanaan program MBG, tidak pernah ditemukan kasus atau persoalan terkait keamanan pangan. Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga dengan memastikan kualitas menu makanan yang disalurkan tetap aman dan bergizi.
“Kita kabupaten dengan SPPG-nya, MBG-nya yang tidak pernah ada masalah atau kasus. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan bersama,” ungkap Agus.
Program MBG di Boyolali pun kini tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kesejahteraan bersama. (*/Rel)
