JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rata-rata menerima alokasi dana sekitar Rp 500 juta setiap 12 hari. Skema ini menjadi bagian dari pola baru pengelolaan anggaran negara yang diklaim langsung menyentuh pelaksana di lapangan tanpa melalui pemerintah daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari total anggaran Rp 268 triliun, sekitar 93 persen atau kurang lebih Rp 240 triliun disalurkan langsung ke SPPG di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap per 12 hari SPPG menerima sekitar Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, hingga saat ini dana yang telah beredar di berbagai daerah mencapai sekitar Rp 36 triliun. Perputaran uang dalam jumlah besar tersebut dinilai menjadi penggerak ekonomi karena mendorong pemerataan distribusi dana secara langsung di berbagai wilayah.
Dadan menjelaskan, jumlah SPPG di suatu daerah akan menentukan besarnya dana yang beredar. Artinya, semakin banyak dapur MBG yang beroperasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan di wilayah tersebut.
Tak hanya berdampak pada sisi konsumsi, BGN juga mengklaim program MBG memberikan kepastian pasar bagi sektor produksi lokal. Produk pertanian dan hasil usaha daerah disebut terserap langsung untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Peningkatan serapan hasil produksi itu, lanjut Dadan, berdampak pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Ia menyebut rata-rata NTP saat ini berada di angka 125, meningkat dari sebelumnya di kisaran 100–102. Jika NTP berada pada level 100–102, hasil produksi petani dinilai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dengan capaian 125, terdapat ruang sekitar 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150,” tambahnya.
Dadan juga menyoroti besarnya perputaran uang di awal tahun yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Ia membandingkan dengan tahun lalu ketika pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 37 triliun pada triwulan pertama yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen.
Tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diproyeksikan mencapai Rp 62 triliun. Dengan nilai tersebut, BGN menilai program MBG telah menjadi stimulus ekonomi signifikan yang memperkuat likuiditas dan aktivitas usaha di berbagai daerah.
“Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata,” pungkas Dadan. (*/Rel)
