BONDOWOSO, ALINIANEWS.COM — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mempersilakan masyarakat mengunggah foto maupun video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial. Unggahan tersebut diperbolehkan, termasuk jika menu dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10 ribu.
“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik saat menghadiri kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, serta seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Nanik menegaskan, unggahan tersebut justru penting sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Namun, ia mengingatkan agar unggahan dilengkapi dengan informasi yang jelas.
“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.
Menurut Nanik, kelengkapan informasi tersebut bukan untuk intimidasi, melainkan agar BGN bersama kementerian dan lembaga terkait dapat segera menelusuri permasalahan yang muncul di lapangan.
“Keterangan yang detail itu justru sangat penting, agar BGN bisa bekerja sama dengan kementerian lain untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Bentuk Pengawasan Publik
Nanik menilai unggahan masyarakat, baik yang bernada pujian maupun kritik, merupakan bentuk pengawasan publik yang sangat dibutuhkan. Ia menyebut keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program MBG terus diperbaiki.
“Unggahan menu MBG, dalam bentuk apa pun, adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap program ini. Ini penting agar program unggulan Presiden bisa terus disempurnakan,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini BGN hanya memiliki sekitar 70 orang petugas pemantauan dan pengawasan SPPG yang bekerja 24 jam mengawasi dapur MBG di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya SPPG yang telah beroperasi.
“Karena itu kami justru sangat berterima kasih jika ada saran, masukan, dan pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun masyarakat,” ujar Nanik.
Soroti Kasus SPPG Pesawaran
Dalam kesempatan itu, Nanik juga menyoroti tindakan salah satu Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang sempat viral karena menghentikan pemberian MBG kepada dua anak selama sepekan. Keputusan tersebut diambil setelah orang tua anak mengkritik menu MBG di media sosial.
“Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik untuk perbaikan,” tegas Nanik.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Sebaliknya, masukan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar kualitas layanan MBG semakin baik.
“Kami ingin program ini dijalankan dengan nurani, transparan, dan berpihak pada kepentingan anak-anak,” pungkasnya. (*/Rel)
