JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki tiga pilar utama: kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya harus terpenuhi agar operasional dapur umum berjalan sesuai standar.
“Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan ahli gizi yang tinggi membuat BGN membuka peluang bagi lulusan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan.
“Utamanya sarjana gizi, tetapi sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, atau keamanan pangan,” katanya.
Menurutnya, beberapa daerah mengalami perebutan tenaga gizi, khususnya lulusan sarjana gizi, sehingga opsi lintas prodi dibuka agar SPPG tidak kekurangan tenaga.
“Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang sarjana gizi. Makanya, kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan,” jelasnya.
Hingga Desember 2025, tercatat 16.630 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Semuanya diwajibkan memiliki minimal satu ahli gizi.
Berbeda dengan BGN, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai jumlah tenaga gizi sesungguhnya cukup memadai secara nasional. Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menyebut produksi lulusan gizi mencapai sekitar 11 ribu orang per tahun.
“Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana,” kata Doddy di Jakarta, 19 November lalu.
Ia menilai keluhan SPPG lebih banyak dipicu oleh distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan sumber daya manusia.
“Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari pak bupati, gubernur, seperti itu,” ujarnya.
Doddy memastikan tenaga gizi tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional. “Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu,” tambahnya.
BGN mencatat Program MBG saat ini telah menjangkau 47,2 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, balita, hingga pelajar. Pemerintah menargetkan angka penerima meningkat menjadi 82,9 juta pada Maret atau April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa MBG menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap bahwa SPPG telah memproduksi makanan dalam skala besar sejak program berjalan.
“Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” ujarnya.
Prabowo juga menyoroti capaian produksi makanan yang mencapai lebih dari dua miliar porsi.
“Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar ‘meals’, 2 miliar makanan sudah kita produksi, dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” katanya.
Jumlah tersebut bahkan melampaui proyeksi awal yang hanya sekitar 1,8 miliar porsi. (*/Rel)
