Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) saat mengantarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kanan) keluar dari Gedung Putih, Washington DC, 7 April 2025.(AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Dalam pidato nasional yang menggetarkan pada Sabtu malam (21/6/2025) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ultimatum tajam kepada Iran. “Iran sekarang harus berdamai,” ujarnya di hadapan rakyat AS, sebelum menyusul dengan ancaman terbuka: “Atau bersiap menghadapi serangan tambahan terhadap lebih banyak target yang akan jauh lebih besar dan jauh lebih mudah.”
Namun, di balik pernyataan keras itu, muncul tanda tanya besar—apa sebenarnya yang dimaksud Trump dengan “berdamai”? Tidak ada rincian yang diberikan, tidak ada parameter diplomatik yang jelas, dan justru serangan militer AS terhadap tiga fasilitas nuklir utama di Iran dilancarkan beberapa jam kemudian, Minggu (22/6/2025) pagi waktu setempat.
Publik dan para analis kini terjebak dalam spekulasi: apakah “perdamaian” yang dimaksud Trump adalah dimulainya kembali negosiasi nuklir? Kesepakatan politik baru? Atau penyerahan total Teheran?
Sebelum konflik memanas, Trump sempat menggembar-gemborkan inisiatif untuk membentuk kesepakatan nuklir baru. Bahkan setelah Israel meluncurkan serangan awal ke Iran, Trump tetap mengeklaim bahwa Teheran masih ingin berdialog. Namun semua berubah drastis pasca serangan balasan Iran ke wilayah Israel.
Pada Selasa (17/6/2025), nada pidato Trump berubah keras. Ia menyatakan, “Saya ingin melihat sebuah akhir, akhir yang nyata, bukan gencatan senjata. Sebuah akhir. Atau menyerah total. Itu juga tidak masalah.” Beberapa jam kemudian, lewat platform Truth Social, ia menuliskan dua kata yang menggemparkan: “UNCONDITIONAL SURRENDER” (penyerahan tanpa syarat).
Ketegangan terus meningkat ketika Trump menetapkan tenggat waktu dua minggu untuk diplomasi terakhir. Namun, pada akhirnya, Sabtu malam itu menjadi babak baru dalam keterlibatan langsung AS dalam konflik bersenjata Timur Tengah, ketika militer AS menyerang tiga situs nuklir strategis Iran.
Trump dan “MIGA”: Isyarat Perubahan Rezim
Ketika banyak pihak bertanya-tanya apakah Trump mengejar kesepakatan atau dominasi total, jawabannya tampak makin jelas pada Minggu malam. Di Truth Social, Trump menulis, “Secara politis tidak tepat untuk menggunakan istilah ‘Perubahan Rezim’, namun jika Rezim Iran saat ini tidak mampu MEMBUAT IRAN HEBAT LAGI, mengapa tidak ada perubahan rezim? MIGA!!!”
Pernyataan ini memicu kontroversi besar, terlebih karena sebelumnya beberapa pejabat AS telah menegaskan bahwa serangan terhadap Iran tidak dimaksudkan untuk memicu perubahan rezim. Namun, unggahan Trump menyiratkan bahwa keinginannya lebih besar dari sekadar menghentikan program nuklir Iran—ia ingin mengubah wajah kekuasaan di Teheran.
Serangan Tanpa Mandat, Seruan Pemakzulan Menggelegar
Tindakan militer Trump tak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tapi juga memecah Amerika Serikat dari dalam. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), menyatakan secara terbuka bahwa Trump telah melewati batas konstitusional.
“Keputusan presiden yang membawa bencana untuk mengebom Iran tanpa otorisasi merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan Kekuasaan Perang Kongres,” tulis AOC di platform X, seraya menegaskan, “Ini dapat menjerat kita selama beberapa generasi. Itu benar-benar dan jelas merupakan alasan untuk pemakzulan.”
Senada, Sean Casten dari Illinois juga menyerukan pemakzulan Trump. Menurutnya, perintah untuk mengebom Iran tanpa restu Kongres adalah pelanggaran hukum serius. “Untuk lebih jelasnya, saya tidak membantah bahwa Iran adalah ancaman nuklir,” tulis Casten di media sosial. “Namun, tidak ada presiden yang berwenang mengebom negara lain yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap AS tanpa persetujuan Kongres. Ini adalah pelanggaran yang jelas dan dapat dimakzulkan.”
Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, juga angkat suara keras. “Donald Trump memikul tanggung jawab penuh dan total atas segala konsekuensi buruk yang timbul dari tindakan militer sepihaknya,” tegas Jeffries. Ia menyebut Trump gagal mencari otorisasi kongres dan telah mengambil risiko besar menyeret AS ke perang besar di Timur Tengah.
Gedung Putih Retak: Wakil Presiden Vance Membela
Meski kecaman datang bertubi-tubi dari kubu Demokrat, Trump tak sendiri. Wakil Presiden JD Vance tampil membela mentornya di panggung nasional. Dalam wawancara di acara Meet the Press NBC, Vance menyatakan, “Pertama-tama, presiden memiliki kewenangan yang jelas untuk bertindak guna mencegah penyebaran senjata pemusnah massal.”
Pernyataan ini menjadi garis pertahanan utama dari Gedung Putih, membingkai serangan terhadap Iran sebagai bentuk pencegahan, bukan agresi. Namun, pembelaan itu tidak mampu meredakan amarah oposisi yang memandang aksi tersebut sebagai pelanggaran terang terhadap batas kekuasaan presiden.
Krisis yang Tak Punya Jawaban
Dengan serangan yang telah terjadi dan Trump menolak mundur dari pernyataan-pernyataan agresifnya, publik global hanya bisa menanti langkah selanjutnya dalam ketegangan geopolitik ini. Apakah Iran akan membalas serangan tersebut? Apakah AS akan menyeret sekutunya ke dalam perang yang lebih luas?
Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah dunia kini sedang berada di ambang Perang Dunia baru yang dipicu oleh satu perintah, satu keputusan tanpa konsensus?
Satu hal yang pasti: dunia sedang memegang napas. Dan Trump, sekali lagi, berada di pusat pusaran sejarah yang bisa meledak kapan saja. (CNN/CHL)
