JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Di balik semangkuk nasi yang disantap jutaan rakyat Indonesia, ternyata tersimpan praktik curang yang merugikan negara dan menyakiti petani kecil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara lantang. Ia menyebut, 212 merek beras terbukti melakukan pengoplosan, mengemas ulang beras curah lalu menjualnya sebagai beras premium. Lebih dari sekadar polemik, temuan ini ia sebut sebagai “momen besar perbaikan total tata kelola beras nasional.”
“Dua bulan lalu harga di tingkat petani dan penggilingan turun, tapi justru naik di tingkat konsumen. Ini anomali,” kata Amran saat rapat dengan Komisi IV DPR di Senayan, Rabu (16/7).
Padahal, data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras nasional naik 14 persen surplus lebih dari 3 juta ton. Tapi kenyataannya, harga di pasar tetap tinggi, petani tak menikmati keuntungan, dan masyarakat dibebani harga beras yang makin mahal.
Kementan pun bergerak cepat. Sebanyak 268 merek beras dari seluruh Indonesia terutama dari 10 provinsi penghasil utama diteliti. Sampel diuji di 13 laboratorium, termasuk Sucofindo.
“Kami temukan sekitar 8,5 persen tidak sesuai standar. Ada beras curah yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium,” bebernya.
Yang lebih mengejutkan, banyak beras dalam kemasan lima kilogram ternyata hanya berisi 4,5 kg. Amran memperkirakan praktik manipulatif ini menyebabkan kerugian hingga Rp99 triliun per tahun!
Pemeriksaan bersama Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan memperkuat temuan itu. Dari 10 sampel yang diuji Kemendag, sembilan tak lolos standar.
“Kalau kami temukan 86 persen tak sesuai, Kementerian Perdagangan temukan 90 persen. Ini serius,” tegas Amran.
Namun, setelah pengungkapan besar-besaran ini diumumkan ke publik, pergerakan positif mulai terasa. Sejumlah produsen memperbaiki kualitas dan menyesuaikan harga. Bahkan, beberapa perusahaan mulai mengimbau agar produk di bawah standar mutu tidak lagi beredar.
“Setelah kami bersurat, mulai ada pergeseran. Medium yang tak sesuai sebelumnya 91 persen, sekarang turun. Premium juga dari 43 persen. Ini menunjukkan kesadaran mulai tumbuh,” jelasnya.
Kementan juga telah melayangkan surat resmi kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Pemeriksaan awal sudah dilakukan terhadap 26 merek, dan sebagian mengaku bersalah.
Dengan stok beras nasional mencapai 4 juta ton, Amran menyebut pemerintah kini lebih siap membereskan tata kelola pangan.
“Tidak Beradab!” — Mafia Pangan Harus Ditindak
Dalam pidato terpisah saat menghadiri wisuda di Universitas Hasanuddin, Makassar (Senin, 14/7), Amran kembali menegaskan komitmennya.
“Kita harus kerja keras. Kami mohon dukungan semua pihak. Kami sedang membenahi Kementan, dan hasilnya sudah terlihat. Reformasi birokrasi meningkat tajam, predikat WTP kembali diraih, dan capaian indikator antikorupsi makin baik. Bahkan, kami diminta memberi testimoni oleh KPK,” ungkapnya.
Selain pengoplosan beras, Kementan juga berhasil mengungkap lima jenis pupuk palsu di Jawa Tengah dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun. Di sektor minyak goreng, pemerintah telah menyerahkan 20 pelaku mafia ke aparat hukum.
Namun sorotan publik saat ini tertuju pada pengoplosan 212 merek beras yang merugikan rakyat secara langsung. Dampaknya bukan sekadar ekonomi, tapi menyangkut keadilan sosial.
“Kalau ini berlangsung selama 10 tahun, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Amran.
Ia menyoroti selisih harga antara beras medium dan premium yang bisa mencapai Rp3.000 per kilogram, yang sangat membebani rakyat kecil.
“Kalau beras naik Rp3.000 per kilo, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ujar Amran, lantang.
Langkah tegas telah dimulai. Pemerintah tak tinggal diam. Para pengusaha besar yang terlibat dalam praktik curang kini diperiksa.
“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” tandas Amran. (*/rel)
