PALU, ALINIANEWS.COM — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menegaskan dukungan penuh partainya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menyindir keras Partai Nasdem yang menuding rezim Jokowi jahat akibat banyaknya bendungan tidak berfungsi. Pernyataan itu disampaikan Ali dalam acara Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (19/11/2025).
Dalam sambutannya, Ahmad Ali menyebut Jokowi sebagai patron politik PSI karena dianggap sebagai simbol perjuangan masyarakat biasa yang mampu menembus puncak kepemimpinan nasional.
“Pak Jokowi adalah harapan bagi para politisi yang tidak berasal dari keturunan pemilik partai. Contoh hidup bukan dari yang berasal dari keluarga kaya raya meniti kariernya dari bawah sampai di pucuk pemerintahan,” ujar Ali.
Ia melanjutkan, Jokowi menjadi patron karena membuktikan bahwa pemimpin tidak harus berasal dari keluarga elite. “Kenapa kita jadikan dia patron? Karena kita mau ke depannya politik itu menjadi harapan bagi para anak-anak muda. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidak harus menjadi anaknya yang punya partai, menjadi orang kaya atau berasal dari keluarga tertentu,” ucapnya.
Ali juga menegaskan PSI adalah partai yang paling terbuka bagi anak muda. “Jadi satu-satunya partai yang kemudian memberi peluang, memberi kesempatan kepada anak muda,” katanya.
Ia mengatakan dirinya hanya ditugaskan mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep selama satu periode. “Setelah itu, sudah 60 tahun umur saya dan jadi opa-opa,” ujarnya, seraya menyebut bahwa struktur PSI ke depan akan didominasi anak muda.
PSI Sindir Nasdem Soal Tuduhan Bendungan Era Jokowi Tidak Berfungsi
Di kesempatan yang sama di Palu, Ali menanggapi pernyataan anggota Fraksi Nasdem, Mori Hanafi, yang menyebut rezim Jokowi jahat karena banyak bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak berfungsi.
Ali menepis tudingan tersebut dan menyebut Nasdem justru ikut menyetujui proyek-proyek itu saat pemerintah Jokowi masih berjalan.
“Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya,” kata Ali.
Menurutnya, Presiden hanya pembuat kebijakan, sementara pelaksana teknis berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan bendungan memang tidak langsung fungsional karena menunggu pengerjaan jaringan tersier, termasuk irigasi dan lahan sawah.
“Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu… tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai,” tegas Ali.
Ali memuji Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan proyek-proyek pembangunan era Jokowi. “Saya yakin Pak Prabowo itu yang akan memfungsionalkan,” katanya.
Ia meminta Nasdem tidak menyalahkan Jokowi dan mengingatkan bahwa DPR justru memiliki tugas mengawal proyek sampai berfungsi.
“Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan… Kalau belum mengerti, enggak usah bicara dulu lah. Nanti kelihatan bodoh,” sindirnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI dari Nasdem, Mori Hanafi, menyebut rezim pemerintahan Jokowi jahat karena membangun proyek tanpa melihat efektivitas. Dalam Raker dengan Menteri PUPR, Senin (17/11/2025), Mori mengatakan banyak bendungan di NTB tidak berfungsi karena tidak didukung irigasi.
“Bendungan ini banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, tapi hampir semua bendungan… enggak habis dipakai sekarang Pak, enggak fungsi,” ucap Mori seperti dikutip dari YouTube Komisi V DPR RI.
Ia mencontohkan beberapa bendungan yang diresmikan di era Jokowi, seperti Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila, dan Tiu Suntuk, yang dinilai minim fungsi.
“Di semua tempat di NTB itu bendungan tidak bisa dipakai karena tidak ada jaringan irigasinya,” tegas Mori.
Ia bahkan menyebut ada bendungan yang tidak bisa dipakai karena bermasalah pada tanahnya.
Mori meminta Kementerian PUPR selektif membangun infrastruktur ke depan, terutama terkait rencana pembangunan 15 bendungan di era Prabowo agar tidak bernasib sama. (*/Rel)
