JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal julukan “Menteri Etanol” yang disematkan warganet kepadanya usai pemerintah menggulirkan rencana penerapan bahan bakar berbasis etanol 10 persen atau E10. Ia menduga julukan itu lahir karena kurangnya edukasi publik dan adanya pihak-pihak yang tak nyaman dengan kebijakan pengurangan impor BBM.
“Pertama adalah saudara-saudara saya mungkin penjelasannya belum mereka terima secara utuh. Yang kedua ya importir. Tulis besar-besar saja, nggak apa-apa,” kata Bahlil dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Jakarta Selatan, Senin (8/12).
Bahlil menyebut para importir merasa terganggu karena pemerintah mulai menekan impor solar dan avtur, hingga kini mendorong substitusi impor bensin lewat etanol.
“Ini barang sudah nyaman kok. Kata mereka, ‘apa maunya Bahlil ini? Solar sudah nggak boleh impor, avtur nggak boleh impor, ini bersin pun mau dikurangi impornya’. Terserah kau lah. Emang negara ini kau mau atur,” ujarnya.
Menurut Bahlil, wacana E10 sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar uang negara tidak terus mengalir ke luar negeri.
“Ini yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan bocor terus uang kita keluar… Saya juga ke mana-mana dibilang Mister Menteri Etanol. Epen kah?” kata Bahlil.
Ia mengaku sempat menjadi sasaran kritik di media sosial karena kebijakan etanol, namun menegaskan tidak terpengaruh.
“Awal-awal mereka hajar saya di sosmed tentang etanol, sungguh mati saya. Kacau betul menyangkut etanol,” katanya.
Pemerintah memastikan tengah menyiapkan mandatory E10 untuk seluruh bensin dalam negeri. Bahlil mengatakan kebijakan itu sudah disetujui Presiden Prabowo.
“Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10… Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol,” ucapnya.
E10 adalah campuran 10 persen etanol dengan bensin. Bahan baku etanol berasal dari singkong, tebu, hingga jagung. Kebijakan serupa telah diterapkan di banyak negara:
-
Brasil: hingga E30
-
Amerika Serikat: E20 dan E85
-
India, Thailand, China: E10 hingga E20
Bahlil menegaskan, pengembangan etanol penting karena 60 persen konsumsi BBM Indonesia masih bergantung pada impor.
“Tujuannya agar tidak impor banyak dan untuk membuat minyak yang bersih, ramah lingkungan,” jelasnya.
Ia memperkirakan E10 bisa diterapkan penuh dalam 2–3 tahun ke depan atau sekitar 2027–2028.
Selain kebijakan etanol, Bahlil menyinggung langkah pemerintah untuk menghentikan impor solar mulai 2026. Kebutuhan solar nasional mencapai 32–33 juta ton, sementara produksi lokal baru 15–16 juta ton. Kekurangan itu ditutup melalui biodiesel berbasis sawit (FAME) yang sudah mencapai level B40.
“Jadi FAME dicampur dengan solar,” ujarnya.
Ia menyebut proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur bakal diresmikan 17 Desember mendatang. Dengan tambahan kapasitas kilang tersebut, Indonesia diproyeksikan surplus solar sekitar 4 juta ton pada 2026.
“Maka kalau kita dorong B50 dengan penambahan RDMP, kita menghemat dan devisa kita,” tegas Bahlil. (*/Rel)
