JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang terbukti melanggar aturan dan berkontribusi memperparah bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya tidak akan ragu menutup maupun mencabut izin pertambangan yang tidak mengikuti kaidah good mining practice.
“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan seluruh aktivitas tambang wajib mengikuti standar keselamatan dan lingkungan. “Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan,” tegasnya.
Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang. Setiap badan usaha yang ditemukan melanggar aturan akan diberi sanksi keras.
“Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
“Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan saya tidak segan-segan untuk mencabut,” tambahnya.
Pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah menguasai kembali 3.312.022,75 hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal. Sebanyak 915.206,46 ha dari total itu sudah diserahkan kepada kementerian terkait.
Rinciannya:
-
833.413,46 ha dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif.
-
81.793 ha dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
-
2.398.816,29 ha sisanya masih dalam proses administrasi.
Satgas PKH menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Sebelumnya, Bahlil mengunjungi Kabupaten Bireuen, Aceh pada Selasa (2/11/2025) untuk meninjau langsung kerusakan infrastruktur ketenagalistrikan akibat banjir dan longsor. Ia datang bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan.
“Kehadiran saya di sini … ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” kata Bahlil, Rabu (3/11/2025).
Ia memastikan pemulihan jaringan listrik dilakukan dengan prosedur keselamatan ketat. “Kementerian ESDM telah mengirim tim siaga bencana sektor ESDM untuk dapat membantu proses penangan dan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan evaluasi pertambangan di seluruh Pulau Sumatra merupakan instruksi langsung dari Menteri Bahlil.
“Tambang yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan akan ditinjau ulang. Evaluasi ini menjadi perhatian khusus kementerian,” katanya.
Menurut Anggia, ESDM juga terlibat dalam pemulihan pascabencana, terutama memastikan ketersediaan energi bagi operasi alat berat yang digunakan membuka akses jalan.
“Pembersihan dan pembukaan jalur membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Pak Menteri meminta distribusinya dipercepat meski kondisi di lapangan cukup berat,” jelasnya. (*/Rel)
