JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mengupayakan persetujuan Kongres untuk menjual peralatan dan persenjataan senilai miliaran dolar AS kepada Israel, sebuah langkah yang muncul di tengah ketegangan diplomatik global menjelang Sidang Umum PBB.
Beberapa laporan media menyebut angka yang sedikit berbeda: Wall Street Journal (WSJ) melaporkan paket senilai sekitar US$6 miliar, sementara sumber lain yang dikutip Reuters menyebut pemerintah AS mengajukan paket senilai US$6,4 miliar (sekitar Rp106 triliun). Rencana itu, menurut laporan, diajukan kepada Kongres sekitar 30 hari lalu dan membutuhkan persetujuan sebelum dapat dieksekusi.
Rincian paket penjualan yang disebutkan dalam laporan meliputi:
-
30 unit helikopter serang AH-64 Apache senilai US$3,8 miliar.
-
3.250 kendaraan tempur infanteri / Kendaraan Taktis Ringan Gabungan senilai US$1,9 miliar.
-
Komponen pendukung perang senilai US$750 juta, termasuk suku cadang untuk kendaraan lapis baja pengangkut personel serta pasokan daya.
WSJ juga menulis bahwa proposal itu mencatat kebutuhan waktu pelaksanaan jika disetujui: diperlukan waktu dua hingga tiga tahun untuk menyelesaikan penyerahan peralatan. Laporan tersebut bahkan menyebut bahwa Presiden Trump merasa frustrasi atas serangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025, namun hal itu tidak menghentikan rencana penjualan senjata.
Mengenai pendanaan, WSJ menegaskan:
“Senjata-senjata itu akan dibiayai oleh pembiayaan militer asing yang disediakan AS, menurut dokumen tersebut. Israel membeli sebagian besar senjata buatan Amerika menggunakan dana pembayar pajak AS yang berasal dari miliaran dolar bantuan militer tahunan,” tulis WSJ.
Rencana penjualan ini muncul menjelang pertemuan para pemimpin dunia di Sidang Umum PBB di New York dan pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB terkait situasi Gaza. Laporan tersebut keluar di tengah tuduhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Israel melakukan kejahatan perang genosida di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Sejak pecah konflik pada Oktober 2023, laporan menyebut lebih dari 65 ribu warga Gaza tewas, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak; Gaza saat ini juga menghadapi krisis kelaparan.
Di Washington, dukungan kuat pemerintahan Trump terhadap militer Israel memicu perdebatan. Partai Demokrat semakin vokal mengkritik operasi Israel di Gaza, dan sejumlah senator mengajukan resolusi yang mendesak pengakuan negara Palestina. Lebih dari separuh senator Demokrat disebut menolak rencana penjualan senjata lebih lanjut ke Israel.
Sementara itu, beberapa negara termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia dilaporkan telah mengumumkan langkah untuk meresmikan pengakuan negara Palestina, langkah yang menambah tekanan diplomatik pada pertemuan PBB mendatang.
(*/REL)
